Restoran Dalam Goa Ditutup Sementara, Manajemen Akan Koordinasi dengan Dinas Perizinan Badung

BADUNG, KOMPAS.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung menutup sementara goa yang dijadikan restoran di Jalan Pura Goa Lempeh, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Keputusan itu diambil usai petugas gabungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di restoran yang terletak di area Hotel The Edge, Badung, Selasa (19/7/2022).

Baca juga: Tak Ada Izin, Restoran Dalam Goa di Bali Ditutup Sementara

Financial Controller Hotel The Edge Ketut Sumatra mengatakan, pihaknya tak bisa langsung memutuskan untuk menghentikan operasional restoran dalam goa itu.

Menurut dia, penutupan akan dilakukan setelah berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Perizinan Kabupaten Badung.

"(Langsung ditutup) sementara kami belum bisa memutuskan," kata Sumatra usai bertemu dengan petugas gabungan dari Kabupaten Badung, Selasa.

Sumatra beralasan, restoran itu tak bisa langsung ditutup karena telah menerima pesanan dari sejumlah konsumen sebelum sidak dilakukan.

Meski begitu, Sumatra tetap siap menjalankan keputusan yang dikeluarkan Pemkab Badung terkait operasional restoran itu.

"Kami belum berani memastikan itu karena kami harus berkoordinasi dengan dinas (Perizinan Badung). Kami belum berani karena keputusan apa pun yang diberikan kami siap," kata dia.

"Kalau itu yang terjadi (penutupan), ya kalau bisa sih karena tamunya sudah booking dari beberapa bulan lalu, ya mudah-mudahan kita diberikan jalan," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengatakan, restoran dalam goa itu ditutup sementara karena tak mengantongi izin.

Baca juga: Video Viral Restoran Dalam Gua di Bali, Ini Penjelasan Camat dan Satpol PP

Restoran itu baru boleh beroperasi jika telah mendapat kepastian hukum dari Dinas Perizinan Kabupaten Badung, Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, dan instasi terkait lainnya.

"Kesimpulan kami adalah menghentikan sementara sampai ada kepastian hukum dari (Dinas) perizinan, lingkungan hidup, budaya yang menyatakan layak untuk digunakan," kata Suryanegara, Selasa.