DENPASAR, KOMPAS.com - Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bidang Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya meminta masyarakat untuk tidak menerjemahkan pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster soal pembatasan kuota bagi wisatawan mancanegara atau wisman ke Pulau Dewata secara dangkal.
Menurutnya, pernyataan Koster tersebut tidak bermaksud untuk menerapkan sistem kuota, melainkan bakal menyeleksi Warga Negara Asing (WNA) yang hendak berlibur ke Bali.
Ia menjelaskan, ke depan, Pemprov Bali akan mendorong penerapan sistem manajemen kunjungan wisman dengan memperhatikan lama tinggal, jumlah pengeluaran, dan kepastian adanya tiket pulang-pergi selama berlibur di Bali.
"Nah, di sini lebih ke arah visitor management, jadi bagaimana dia (wisman) ke Bali litu long stay (lama tinggal) harus ditambah, jangan sampai hanya 1-2 hari kalau perlu seminggu," kata Rai kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).
Baca juga: Buntut Wisman Nakal, Pemprov Bali Bakal Terapkan Sistem Kuota
"Kedua, spending-nya (uang pengeluaran wisman) minimum per hari Rp 2 juta sehingga kalau dia seminggu di sini sampai Rp 5-12 juta. Itu yang akan kita atur sehingga menguntungkan semua pihak," sambungnya.
Rai mengatakan, kebijakan menyeleksi wisaman ini tidak hanya akan mendongkrak ekonomi, melainkan juga terwujudnya pariwisata Pulau Dewata yang berkualitas karena berbasis pada tradisi dan budaya masyarakat lokal Bali.
Baca juga: Wagub Bali Klarifikasi soal Kuota Wisatawan Asing, Bantah Bakal Dibatasi
Selain itu, kebijakan ini juga bisa meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi usaha akomodasi wisata atau objek wisata.
Sehingga, ekonomi Bali tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga pada sumber pertanian, industri kecil menegah dan kelautan.
"Jangan sampai Bali ini menjadi mass tourism atau dikenal menjadi the cheapest tourism destination island in the world," kata dia.
"Ini bagus sekali konsepnya jadi jangan ditelan mentah begitu bahwa ada kuota dan ketakutan seperti itu. Tidak ada justru yang datang ke sini harus wisatawan yang berkelas yang berwisata dan tidak bekerja mengambil pekerjaan warga lokal. Lebih tepatnya menyeleksi. Arah kebijakan ke depan menyeleksi tamu-tamu itu yang ke sini," lanjutnya.