Soal Pernyataan Senator Pauline Hanson, Anggota DPRD Minta Pemprov Bersurat ke Konsulat Australia

Menurut Agung, pernyataan senator tersebut harus ditanggapi serius karena bisa merugikan Provinsi Bali yang menjadi tuan rumah perhelatan KTT G20 pada November.

"Bapak Sekda segera bersurat secara resmi minta klarifikasi ataupun tanggapan kepada konsulat di Bali. Yang jelas ini akan merugikan kita apalagi kita sedang siap-siap G20," kata Agung dalam rapat kerja Komisi II DPRD Bali di Denpasar, Selasa (9/8/2022).

Rapat kerja itu dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali I Wayan Sunada.

Ia mengatakan, pernyataan secara resmi ke konsulat Australia perlu dilakukan agar masyarakat tidak terpancing melakukan aksi demonstrasi.

Bila perlu, kata dia, pemprov mendesak Pemerintah Australia memberi klarifikasi atau permintaan maaf terkait pernyataan Pauline Hanson.

"Meskipun dari beberapa negara sudah ada pembelaan, bukan itu yang jadi prioritas. Kita harus berjuang keras, paling tidak ada permintaan maaf atau bagaimana," kata dia.

"Kalau sudah ya supaya saudara kita di Bali tidak terpancing dengan pernyataan Pauline Hanson kemarin. Kalau diam nanti lagi ada persoalan baru, bukan kita takut demo paling tidak kita harus antisipasi, paling cepat paling bagus," tambahnya.

Menanggapi itu, Indra mengatakan, Pemprov Bali tidak akan bersurat secara resmi ke Konsulat Australia agar polemik kotoran sapi ini tidak berlarut-larut.

Apalagi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Gubernur Bali I Wayan Koster juga sudah membantah secara tegas pernyataan senator tersebut.

"Saya kira sudah cukup lah justru kalau diperpanjang terus nanti saling menyahut. Kan ada pendapat, ada yang melakukan klarifikasi kalau ini diperpanjang terus kan jadinya sahut menyahut," kata pria yang juga selaku ketua Satgas PMK Bali ini.

Menurut Indra, pernyataan senator itu lebih baik ditanggapi dengan kerja nyata di lapangan agar Bali benar-benar bebas dari kasus PMK yang menjangkiti hewan ternak, khususnya sapi.

"Tapi harus tetap menjadi instrospeksi bagi kita. Jangan sampai itu terjadi dan kita yakinkan pada dunia luar bahwa itu tidak ada di lapangan," kata dia.