Luhut Minta Gubernur Bali Berlakukan WFH dan Sekolah Daring saat KTT G20

Hal ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas masyarakat saat pertemuan internasional itu berlangsung.

“Pak Gubernur ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar Work Form Home,” kata Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia Tahun 2022 yang berlangsung di Candi Ballroom Hotel Apurva Kempinski, Badung, Bali, pada Selasa (4/10/2022).

Luhut yakin masyarakat tidak akan mempersoalkan pelaksanaan WFH dan sekolah daring karena sudah sering dilakukan di masa pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

"Saya kira ini tidak ada masalah karena saat Covid kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20," kata dia dilansir dari keterangan rilis.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga memaparkan skenario rencana operasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali.

Dimulai dari slot parkir pesawat VVIP dengan menyiapkan parkir khusus untuk pesawat yang tumpangi pemimpin dari negara anggota G20.

Kemudian, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, pemberlakuan partial close dan pengurangan frekuensi penerbangan dan parkir pesawat komersil, hingga pengaturan jarak atau jeda waktu antar pesawat.

“Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang,” kata dia.

Selain itu, Luhut menegaskan pentingnya keterlibatan pengemudi lokal agar turut merasakan manfaat dari KTT G20.

Karena itu, Ia meminta Pemprov Bali untuk bisa membekali kemampuan bagi para pengemudi agar beralih ke kendaraan listrik.

Rakor Persiapan Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpareraf) Sandiaga Uno, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Lalu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait seperti TNI, Polri, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Bali.