Bali, Provinsi Pertama yang Keluarkan Pergub tentang Bulan Bung Karno

DENPASAR, KOMPAS.com - Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki payung hukum terkait pelaksanaan peringatan Bulan Bung Karno seiring dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019.

"Bulan Juni memang bulan yang penuh dengan tonggak-tonggak sejarah yang terkait dengan Bung Karno, Pancasila, dasar dan ideologi negara yang dirumuskan pertama kalinya oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Kemudian pada 6 Juni adalah Hari Lahir Bung Karno dan pada 21 Juni adalah Hari Wafat Bung Karno," kata Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Denpasar, Kamis (20/6/2019).

Koster menambahkan, peringatan Bulan Bung Karno punya makna penting, mengingat segala jasa Putra Sang Fajar ini sebagai tokoh sentral dalam perjalanan sejarah Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Baca juga: Wagub Sebut Tol Trans-Jawa Sebabkan Jumlah wisatawan ke Bali Menurun

Terkait dengan Pergub 19/2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali itu, telah ditandatangani oleh Gubernur Wayan Koster pada 18 Juni 2019. Dengan adanya payung hukum tersebut, peringatan Bulan Bung Karno bisa dilaksanakan secara permanen dan berkelanjutan di Pulau Dewata.

Sebelumnya telah dilaksanakan acara peringatan 1 Juni 2019 sebagai Peringatan 74 Tahun Hari Lahir Pancasila, 6 Juni 2019 sebagai Peringatan 118 Tahun Hari Lahir Bung Karno. Rangkaian Bulan Bung Karno dilanjutkan dengan peringatan mengenang 49 tahun wafatnya Sang Proklamator tersebut pada 21 Juni 2019.

Acara peringatan wafatnya Sang Proklamator akan dipusatkan di Gedung Natya Mandala Kampus ISI Denpasar dengan berbagai kegiatan pada Jumat (21/6/2019) sore, di antaranya pemutaran film dokumenter terkait perjuangan Bung Karno serta gelar seni pertunjukan kolaborasi nusantara garapan para seniman muda ISI Denpasar. Turut pula hadir berbagai organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat serta tokoh lintas agama.

"Tujuan penyelenggaraan Bulan Bung Karno adalah membangun memori kolektif terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar NKRI dalam kehidupan masyarakat Bali dalam berbangsa dan bernegara," katanya pula.

Baca juga: WNA Asal Amerika Serikat Hilang Saat Bermain Paddle Board di Bali

Selain itu, Bulan Bung Karno juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Bali terutama generasi muda tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai Pancasila. Sekaligus menggelorakan kembali semangat dan pemikiran Bung Karno.

Peringatan tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat institusionalisasi nilai-nilai lokal kearifan dengan Pancasila sesuai masyarakat Bali.

"Keseluruhan rangkaian kegiatan ini sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, seni, dan budaya Bali," ujar Koster.

Menurutnya, harus diresapi pula bahwa prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan merupakan nilai-nilai yang sudah sepantasnya diteladani warga Bali.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Wayan Koster Singgung Kemenangan Telak di Bali

Darah Bali Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia tersebut, menurut Koster, membuat masyarakat Bali punya ikatan emosional dengan Bung Karno.

“Bung Karno memanglah seorang keturunan pejuang Bali. Ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai merupakan keponakan Raja Singaraja terakhir sebelum dipersunting Raden Soekemi Sosrodiharjo, seorang guru dari Pulau Jawa," ujarnya pula.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana mengatakan dasar-dasar pemikiran Gubernur Koster dituangkan dalam Pergub Nomor 19 Tahun 2019 ini secara umum dimaksudkan untuk membangun dan mengaktualisasikan nilai kebangsaan dan sikap dalam bernegara sesuai dengan kondisi terkini.

"Ini yang coba dibangun, terutama kepada generasi muda Bali dan Indonesia secara umum. Pergub ini pun telah mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Otda," katanya.

Baca juga: 7 Fakta Kunjungan Jokowi di Bali, Bicara Rekonsiliasi hingga Bagi 3.000 Sertifikat Tanah