Pemkab Buleleng Buka Pendaftaran Lelang 3 Jabatan Kepala Dinas, Ini Tahapan Seleksinya

BULELENG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, menggelar lelang jabatan untuk mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketiga jabatan itu yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng mulai membuka seleksi pendaftaran bagi peserta mulai dari 11 April sampai18 April 2022.

"Jika jumlah pendaftar belum memenuhi syarat, akan ada perpanjangan waktu selama 5 hari ke depan dan diberikan batas waktu maksimal sampai dengan 15 hari," jelas Kepala BKPSDM Buleleng, Gede Wisnaya, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: BLT Minyak Goreng Mulai Disalurkan di Buleleng, Ini Besarannya

Tahapan seleksi

Setelah tahap pendaftaran, dilakukan wawancara kemudian dilanjutkan asesmen ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali pada 11 Mei sampai 12 Mei 2022.

"Setelah semua syarat dipenuhi, mulai seleksi, wawancara, asesmen sampai ke rekam jejak yang disetujui oleh Bupati, maka akan diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara," kata dia.

Kata Wisnawa, ada kriteria peserta secara umum ditentukan dalam seleksi yakni eselon III.b minimal harus 3 tahun, lalu eselon III.a minimal harus 2 tahun dan maksimal umur saat dilantik 56 tahun.

Menurutnya, proses seleksi di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedikit berbeda. Ada proses tambahan wawancara Direktorat Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil.

Baca juga: Iming-imingi Uang Mainan Rp 5.000, Pria di Buleleng Perkosa Gadis 12 Tahun

Jika semua tahapan telah dilewati, BKPSDM Buleleng akan mengusulkan ke KASN.

KASN akan merekomendasikan 3 pejabat yang sudah diseleksi dari masing-masing OPD agar nanti dapat dipilih salah satu oleh Bupati Buleleng untuk segera bisa dilantik.

"Mudah-mudahan tahapan seleksi ini bisa terselesaikan dalam bulan Mei sampai Juni. Kami targetkan awal bulan Juli sudah bisa dilantik," ujarnya.

Wisnawa mengakui, tidak menutup kemungkinan ada kendala yang akan dihadapi dalam proses seleksi ini mengingat banyaknya hari libur pada saat lebaran.

Sehingga, hal ini menyebabkan waktu proses seleksi JPTP ini mengalami keterlambatan dari seharusnya dalam waktu satu bulan sudah bisa diselesaikan.