Soal Auditor BPK "Nakal", Wapres: Kalau Ada Penyimpangan Ditindak Sesuai Aturan

NUSA DUA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Maruf Amin meminta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan penyimpangan untuk ditindak tegas.

Hal ini menanggapi beberapa auditor BPK yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Indonesia saya kira tegas, kalau ada penyimpangan ditindak dengan aturan yang ada," kata Maruf Amin usai menghadiri SAI20 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022).

Maruf menyebut, SAI20 Summit yang diikuti lembaga pemeriksa keuangan dari negara peserta G20 bisa membahas pola untuk mencegah penyimpangan ini.

Baca juga: Wapres: Pembentukan SAI20 Akan Jadi Warisan Presidensi G20 Indonesia

Apalagi, lembaga pemeriksa keuangan dari berbagai negara peserta G20 bisa berbagi pengalaman dalam pencegahan masalah tersebut.

"Bagaimana mencari sesuatu yang lebih baik, pasti itu. Ini juga pasti cara menjaga agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu," kata Maruf.

Dalam pidatonya di acara pembukaan SAI20 Summit, Maruf mengingatkan krisis yang dialami sejumlah negara selama dua tahun terakhir.

Baca juga: Di KTT SAI20, Wapres Harap BPK Lebih Transparan dan Akuntabel

Seluruh negara, kata dia, mengambil langkah yang tidak biasa untuk menangani pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan realokasi anggaran untuk menangani masalah prioritas.

"Pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi BPK RI sebagai pengawal pemerintah dalam melewati masa darurat yang membutuhkan kesigapan dan fleksibilitas, seraya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara," kata Maruf.

Maruf mengingatkan, dalam proses pemulihan pandemi Covid-19, pemerintah juga membutuhkan dukungan lembaga audit untuk memastikan program-porgram pemulihan ekonomi tepat sasaran.

"Lembaga audit turut memastikan peralihan fokus anggaran dan sumber daya untuk menangani dampak krisis tidak menyebabkan pencapaian agenda besar pemerintah, termasuk SDGs mengalami kemandekan apalagi kemunduran," kata dia.

Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun menyebut, komunike atau kesepakatan bersama SAI20 diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada negara peserta G20.

"Komunike bersama ini dapat menjadi sumber yang kredibel bagi rujukan yang independen dan obyektif dalam mendukung para pemimpin G20 untuk memastikan dan meningkatkan prinsip tata kelola yang baik di lembaga sektor publik, serta efektivitas program dan kebijakan," kata Isma.

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri Supreme Audit Institution (SAI) 20 Summit di Nusa Dua, Provinsi Bali, Senin (29/8/2022).

SAI20 merupakan engagement group di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

KTT SAI20 perdana ini dihadiri oleh 12 supreme audit institution (badan pemeriksa keuangan) dari negara peserta G20.