Mahfud MD: Lukas Enembe Silakan Buktikan Tak Ada Penyimpangan, Saya Jamin Tak Diapa-apakan

DENPASAR, KOMPAS.com- Menkopolhukam Mahfud MD berharap Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.

Lukas menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua tahun 2013-2018 dan 2018-2023.

Baca juga: Di Kediaman Pribadi, Gubernur Papua Lukas Enembe Jelaskan soal Kondisi Kesehatannya

Mahfud menjamin perlindungan pada Lukas apabila dia bisa membuktikan tidak melakukan penyelewengan atau korupsi.

"Saya akan menjamin memberi perlindungan kepada LE (Lukas Enembe) kalau itu tidak benar. Lukas Enembe bisa membuktikan bahwa itu tidak ada penyalahgunaan saya menjamin dia tidak akan diapa-apakan, tidak akan diadukan ke pengadilan gitu," katanya di Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Datangi Gubernur Papua, Komnas HAM: Kesehatan Lukas Enembe Kurang Baik

Apabila uang dugaan gratifikasi tersebut tak berkaitan dengan APBD Papua, Lukas Enembe bisa memberikan bukti kuat ke ke KPK. Misalnya lewat laporan hasil kekayaan atau hal lainnya.

"Klarifikasi dulu misalnya apa, punya perusahaan enggak atau kekayaan yang sebanyak itu? punya misalnya, tambang emas di mana itu di Tolikara, tapi rakyat Tolikara atau rakyat mana itu marah, enggak ada di sini punya (tambang) Lukas Enembe, ya itu jelaskan saja. Kan gampang. Hukum itu kan gampang kalau sama-sama baik," katanya.

Mahfud meminta baik Partai Demokrat atau simpatisan Lukas Enembe di Papua bisa dengan kepala dingin menghadapi kasus ini.

Hal ini lantaran penetapan tersangka Lukas Enembe ini berdasarkan bukti awal gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

PPATK menemukan ada sekitar Rp 71 miliar uang yang berkaitan dengan kasus Lukas Enembe. Sementara itu, ada sekitar Rp 500 milar uang yang berkaitan dengan pencucian uang hingga perjudian.

Baca juga: Polri Siapkan 1.800 Personel untuk Bantu KPK di Kasus Lukas Enembe

"Itu saja saya katakan kepada rakyat Papua hey jangan ribut. Ini bukan soal uang Rp 1 miliar ini uang pembangunan untuk rakyat, yang bukti yang ada sekarang itu hampir Rp 700 miliar kalau dihitung semua dengan bukti yang, 600 miliar lebih lah ya, kalau alat bukti sekarang yang akan dikonforntasikan ke dia. Minta klarifikasi lah di KPK,"katanya.

Mahfud mengatakan, pemerintah mengelontorkan dana otonomi khusus sekitar Rp 1.092 triliun untuk pembangunan infrastruktur Papua. Namun, saat ini pembangunan infrastruktur di Papua sebagian besar masih menggunakan biaya kementerian PUPR.

"Menkeu memberi penjelasan Rp 1.092 T yang dikucurkan dan itu dana dari tahun ke tahun. Sementara pembangunan infrastruktur yang sekarang itu, pusat yang membangun, PUPR yang membangun. Nah, maka masyarakat mari tegakkan hukum," katanya.

Baca juga: Situasi Terkini Kediaman Pribadi Gubernur Papua, Masih Dijaga oleh Ratusan Warga

Seperti diketahui, selain diduga menerima gratifikasi, KPK tengah mendalami dugaan korupsi dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dilakukan oleh Lukas Enembe.

Namun, Lukas Enembe sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. Lukas Enembe disebut menderita stroke, gula, ginjal, dan lainnya.