Kemiskinan Ekstrem 2022 di Buleleng Disebut Turun 50 Persen, Kini 5.314 KK

BULELENG, KOMPAS.com - Sebanyak 5.314 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, masuk kategori miskin ekstrem.

Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol pada 2024 mendatang.

Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengeklaim, kemiskinan ekstrem di Buleleng, mengalami penurunan hingga 50 persen.

Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem di Buleleng turun menjadi 5.314 KK pada 2022. Pada 2021 atau satu tahun sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem di Buleleng mencapai 10.312 KK.

Untuk menurunkan angka tersebut pihaknya akan memberikan beberapa program, di antaranya memberikan bantuan iuran kesehatan dan pendidikan.

Lalu program mengembangkan UMKM untuk menambah penghasilan.

Baca juga: Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024, Kemensos Luncurkan Program Pena di Malang

"Menurunkan kemiskinan secara sederhana kurangi pengeluaran dan tambah pendapatan mereka," ujarnya, Selasa (10/1/2023) di Buleleng.

"Yang sakit kami biayai sehingga tidak lagi terombang-ambing, sekolah difasilitasi, pendapatan UMKM dikembangkan. Hanya itu, tidak muluk-muluk," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Buleleng Putu Ayu Rieka Nurhaeni mengatakan, kemiskinan ekstrem tersebar di seluruh desa di Buleleng.

Data kemiskinan ekstrem tersebut diturunkan langsung oleh Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan sudah diverifikasi oleh kepala desa.

Keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem itu yakni, keluarga dengan rumah tidak layak huni dan belum pernah mendapat perlindungan sosial.

"Yang paling miskin ekstrem, pengeluaran per kapita di keluarga tersebut sebesar Rp 10.000 per hari," kata dia.

Baca juga: Ratusan Buruh di Brebes Demo DPRD, Tuntut Lowongan Kerja untuk Laki-laki hingga Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Menurutnya, Pemerintah Daerah telah menyiapkan tiga program untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dengan program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu. Kemudian pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM.

Selanjutnya, program peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan pendidikan dan pengembangan air minum serta pengembangan air limbah.

"Ini akan dilaksanakan oleh beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang membidangi, dengan anggaran dari APBD dan APBN. Semoga tahun 2024 nanti bisa tuntas," jelasnya