BERITA FOTO: 5 Orang Jadi Tersangka Buntut Kasus KTP WNA di Bali

DENPASAR, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menetapkan lima orang tersangka dalam kasus suap penerbitan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan akta lahir untuk warga negara Suriah berinisial MNZ (31) dan KR (37), warga negara Ukraina.

Para tersangka itu terdiri dari IWS, selaku Kepala Dusun Sekar Kagin, Denpasar Selatan; dan IKS selaku pegawai honorer di Kantor Kecamatan Denpasar Utara diduga sebagai penerima suap.

Kemudian, seorang perempuan WNI berinisial NKM, bersama WN Suriah, MNZ, dan WN Ukraina KR, diduga sebagai pemberi suap.

Kepala Kejari Denpasar Rudy Hartono mengatakan, penetapan tersangka ini merupakan hasil penyelidikan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: PRINT-01/N.1.10/Fd.1/03/2023 tanggal 6 Maret 2023.

Baca juga: Terlibat Suap Penerbitan KTP WN Suriah dan Ukraina, Kadus dan Pegawai Kecamatan di Bali Dipecat

ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF Petugas menggiring tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) berinisial IWS (kedua kanan) dan IKS (kedua kiri) saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, Rabu (15/3/2023). Kejaksaan Negeri Denpasar menetapkan lima orang tersangka yakni tiga WNI berinisial IWS, IKS, NKM dan dua WNA berinisial MNZ asal Suriah dan KR asal Ukraina dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembuatan dokumen kependudukan berupa KTP WNI, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang dimiliki oleh kedua WNA tersebut.

"Berdasarkan hasil penyidikan yang diperkuat dengan ekspose perkara dan dengan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup, maka pada hari ini tim penyidik Kejari Denpasar telah menetapkan lima tersangka, yaitu WN Suriah berinisial MNZ, WN Ukraina berinisial KR, kemudian IWS, IKS, dan NKM," kata dia dalam konferensi pers pada Rabu (15/3/2023).

Rudy mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari penangkapan terhadap MNZ dan KR atas kepemilikan KTP dalam operasi gabungan Tim Pengawasan Orang Asing, beberapa waktu lalu.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan atau Pulbaket, Tim Bidang Intelijen Kejari Denpasar adanya penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dokumen akta kelahiran, KTP WNI, dan kartu keluarga terhadap dua WNA tersebut.

ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF Petugas menggiring warga negara Suriah berinisial MNZ (tengah) dan WNI berinisial NKM (kanan), IWS (kiri) serta IKS (kedua kiri) saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, Rabu (15/3/2023). Kejaksaan Negeri Denpasar menetapkan lima orang tersangka yakni tiga WNI berinisial IWS, IKS, NKM dan dua WNA berinisial MNZ asal Suriah dan KR asal Ukraina dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembuatan dokumen kependudukan berupa KTP WNI, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang dimiliki oleh kedua WNA tersebut.

Rudy mengungkapkan, kasus ini berawal ketika kedua WNA tersebut hendak membuat KTP berkewarganegaraan Indonesia agar bisa membeli tanah, properti, dan membuka rekening.

Kemudian, NKM mengenalkan kedua WNA itu kepada PNP, IKS, dan IWS yang dapat membantu membuatkan dokumen kependudukan tersebut.

PNP diketahui seorang anggota TNI yang saat ini juga tengah menjalani pemeriksaan oleh POM TNI Kodam IX/Udayana atas keterlibatannya dalam kasus ini.

"Dalam prosesnya, PNP, IKS, dan IWS membantu para WNA dalam mengisi seluruh formulir persyaratan pembuatan KTP dan KK, hingga mengunggah data tersebut ke aplikasi TARING Dukcapil Kota Denpasar," kata dia.

ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF Petugas menggiring warga negara Suriah berinisial MNZ (tengah) saat proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Denpasar di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, Rabu (15/3/2023). Kejaksaan Negeri Denpasar menetapkan lima orang tersangka yakni tiga WNI berinisial IWS, IKS, NKM dan dua WNA berinisial MNZ asal Suriah dan KR asal Ukraina dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pembuatan dokumen kependudukan berupa KTP WNI, kartu keluarga, dan akta kelahiran yang dimiliki oleh kedua WNA tersebut.

Baca juga: Buat KTP WNI untuk Berbisnis, WN Suriah Merasa Tak Langgar Aturan

Rudy mengatakan, MNZ kemudian mendapat KTP, KK, dan akta lahir dengan nama Agung Nizar Santoso pada 19 September 2022. Sedangkan KR menerima dokumen kependudukan serupa atas nama Alexandre Nur Rudi pada November 2022.

Untuk mendapatkan dokumen kependudukan tersebut, MNZ menggelontorkan uang sebesar Rp 15 juta dan KR sebesar Rp 31 juta.

"Jadi masing-masing tersangka ditindak pidana korupsi yang ditetapkan Pasal 5 tersebut karena ada satu sebagai pemberi (uang) ada yang sebagai penerima (uang)," kata dia.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a, b, atau Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

(Penulis Kontributor Bali, Yohanes Valdi Seriang Ginta | Editor Krisiandi)