Moeldoko Sebut Sudah Banyak Warga Rempang Setuju Direlokasi

DENPASAR, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut sudah banyak warga di kampung tua Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), yang setuju direlokasi.

Menurutnya, warga tersebut bersedia direlokasi setelah menyadari bahwa tanah yang ditempatinya dibeli dari seseorang yang tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Banyak dari teman-teman (warga) yang setelah sadar memahami bahwa dia telah salah membeli, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti itu dibicarakan antara mereka dengan pihak yang terkait," kata Moeldoko di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar, Bali, pada Jumat (21/9/2023).

Baca juga: Ikut Membantu di Dapur Umum Warga Rempang, Istri Wakil Walkot Batam Diperiksa Polisi

Moeldoko mengatakan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menyelesaikan kasus Pulau Rempang. Satgas ini bertugas untuk menghadapi kasus tersebut melalui jalur yudisial dan non-yudisial.

"Memang ada yang maksa dengan perlawanan. Bisa kan kita lihat perlawanan ada yang menggunakan massa dan seterusnya," kata dia.

Baca juga: Soal Janji untuk Warga Pulau Rempang, Pengamat: Pemerintah Sudah Mengalah

"Sudahlah untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan masyarakat lebih besar sebaiknya daripada berhadapan dengan persoalan- persoalan hukum dan seterusnya. Akhirnya banyak yang menyerahkan," lanjutnya.

Moeldoko pun menyebut, munculnya kericuhan dalam proses relokasi warga Rempang dipicu komunikasi yang kurang baik.

"Memang kita sering begitu ada persoalan yang tidak berkomunikasi lebih awal. Sehingga masyarakat tahunya kok tahu-tahu ada kegiatan itu dan seterusnya. Ini memang sekali lagi teman-teman sekarang kalau urusan komunikasi kita sering mengucapkan mudah tapi sering praktik di lapangan tidak," katanya.

Sebelumnya diberitakan, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Satpol PP di Pulau Rempang pada Kamis (7/9/2023).

Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.