Menparekraf Sandiaga Uno Tak Setuju "Study Tour" Ditiadakan

BADUNG, KOMPAS.com- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tidak setuju dengan kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang membatasi atau meniadakan kegiatan study tour bagi siswa.

Menurutnya, pelaksanaan study tour ini tidak hanya menguntungkan ekonomi pariwisata lokal, tetapi juga sebagai salah satu media pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa.

Baca juga: Disdikbud Jateng Larang Study Tour Sejak 2020, Alasannya agar Tak Ada Pungutan di Sekolah

"Saya tidak setuju dan saya memberikan pernyataan yang cukup keras bahwa study tour ini memberikan experience learning, bagian dari pada pola pendidikan yang tuntas dan juga pola pendidikan yang memberikan pengalaman yang akan meninggalkan kenangan bagi para pelajar," kata dia di Badung, Bali, pada Kamis (16/5/2024).

Adapun sejumlah pemerintah daerah melarang dan membatasi perjalanan study tour siswa. Daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Kuningan, Pangandaran, Cirebon, Depok, Bogor, Cimahi, Tangerang Selatan, dan Jawa Tengah.

Kebijakan itu diambil imbas kecelakaan maut yang melibatkan bus rombongan siswa SMK Linggar Kencana Depok dengan beberapa kendaraan lain di wilayah Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (11/5/2024).

Baca juga: Tak Larang Sekolah Gelar Study Tour, DPRD Depok: Jika Orangtua Tak Setuju, Jangan Dipaksa

Insiden itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Sebanyak sembilan orang meninggal di tempat kejadian, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit.

Sandiaga mengatakan pemerintah daerah seharusnya turun tangan untuk memastikan standar penggunaan transportasi untuk sekolah-sekolah yang hendak melaksanakan study tour.

Sebab, Indonesia saat ini tengah menjadi salah satu tempat favorit untuk dikunjungi bagi para mahasiswa dan pelajar dari luar negeri dalam rangka study tour.

"Study tour itu bukan yang harus disalahkan tapi justru penyelenggaraan study tour yang melibatkan fasilitas transportasi yang tidak lain operasi, kesigapan dari SDM seperti pengemudi dan kernetnya yang tidak prima. Ini yang perlu kita susun sertifikasi dan tindak tegas penyalahgunaannya," kata dia.