LPSK Serahkan Kompensasi Rp 6,1 Miliar untuk 43 Korban Terorisme Masa Lalu di Bali

Kompensasi senilai Rp 6.165.000.000 diserahkan langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Wiswa Sabha kompleks Kantor Gubernur Bali, Jumat (18/2/2022).

"Ke-43 korban itu merupakan korban langsung maupun ahli waris korban meninggal dunia, terdiri dari delapan ahli waris korban meninggal dunia, empat korban luka berat, 25 korban luka sedang, dan enam orang luka ringan," kata Hasto di kompleks Kantor Gubernur Bali, Jumat.

Hasto menjelaskan, sebanyak 43 korban itu merupakan korban dari peristiwa terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II, serta peristiwa penembakan di Desa Paunica, Poso.

Sebanyak 43 orang itu merupakan bagian dari 357 orang KTML yang diidentifikasi LPSK bersama BNPT dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima kompensasi.

Sebanyak 357 korban berasal dari 57 peristiwa terorisme masa lalu yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia, dan WNA serta WNI yang tinggal di Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, dan Belanda.

“Total nilai kompensasi untuk 355 orang korban (KTML) sebesar Rp 59.220.000.000 yang telah dibayarkan. Sedangkan untuk dua orang lagi (pembayaran kompensasi) segera dirampungkan pada awal tahun ini,” kata dia.

Menurut Hasto, penyerahan kompensasi itu merupakan implementasi UU Nomor 5 Tahun 2018 dan PP Nomor 35 Tahun 2020. Sejak UU itu lahir, secara terang benderang dinyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawab negara.

“UU Nomor 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukkan keberpihakan terhadap korban terorisme. Salah satu hal istimewa dari undang-undang ini adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan,” tuturnya.

Kompensasi itu, lanjut Hasto, diberikan berdasarkan derajat luka yang dialami seperti luka ringan senilai Rp 75 juta, luka sedang Rp 115 juta, dan luka berat Rp 210 juta.

Sedangkan untuk ahli waris korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi sebesar Rp 250 juta.

“Nilai tersebut sesuai izin prinsip yang dikeluarkan Kementerian Keuangan bagi korban terorisme masa lalu,” jelasnya.