Kasus Korupsi Pengadaan Masker, Ini Tuntutan bagi 7 Pejabat di Bali

Salah satu di antaranya adalah mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, I Gede Basma (58), selaku pejabat pembuat komite (PPK).

Selain Basma, enam pejabat dan pegawai yang masih aktif juga terlibat dalam kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 2,6 milar ini.

Mereka adalah I Gede Sumartana (57) selaku Kabid Linjamsos, I Wayan Budiarta (50), selaku Plt Kasi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana, dan I Nyoman Rumia (49), selaku Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan,

Berikutnya, I Ketut Sutama Adikusuma (47), I Gede Putra Yasa (46), dan Ni Ketut Suartini (48), selaku PNS Dinsos Karangasem.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Bali Luga Harlianto, mengatakan, terdakwa Basma dan enam terdakwa lainnya memiliki peran masing-masing.

Menurutnya, sidang tuntutan digelar secara terpisah pada Selasa (12/7/2022).

"JPU menuntut terdakwa I Gede Basma dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000, subsidair 6 bulan kurungan," kata Luga dalam keterangan tertulis pada Rabu (13/7/2022).

Sedangkan untuk enam terdakwa lainnya, yakni I Gede Sumartana dan I Wayan Budiarta, dituntut masing-masing pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan.

Berikutnya, I Nyoman Rumia dituntut penjara 6 tahun. Selanjutnya, terdakwa I Ketut Sutama Adikusuma, I Gede Putra Yasa, dan Ni Ketut Suartini masing-masing dituntut penjara 5 tahun.

Selain itu, keenam terdakwa ini juga dikenai pidana denda masing-masing Rp 200.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.

"JPU menilai perbuatan para terdakwa ini melanggar Pasal 2 Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP," kata dia.

Persidangan selanjutnya akan digelar pada Selasa (19/7/2022), dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum terdakwa.

Dalam dakwaan JPU untuk terdakwa Basma disebutkan, kasus ini bermula saat Pemkab Kabupaten Karangasem hendak melaksanakan program antisipasi dan penangganan Covid-19 tahun 2020 dengan nilai anggaran sekitar Rp 3 miliar.

Salah satu strategi untuk menekan kasus Covid-19 adalah memberikan bantuan masker kepada 512.797 masyarakat di delapan kecamatan di Kabupaten Karangasem. Pemkab Karangasem menunjuk Dinsos sebagai penyelenggara acara.

Dinsos Karangasem mulai melakukan pengadaan masker pada Agustus 2020 lalu. Terdakwa Basma bersama 6 pejabat dinas sosial lainnya sepakat untuk memberikan bantuan masker jenis skuba.

Dalam menjalankan program ini, para terdakwa menunjuk dua perusahaan untuk mengadakan kegiatan masker ini, yakni Duta Panda Konveksi dan Addicted Invaders.

Mereka meminta pihak rekanan membuat masker skuba warna hitam, ukuran standar, memiliki logo Pemkab Karangasem dengan harga satu masker skuba Rp 5.700.

Duta Panda Konveksi memenuhi permintaan Dinsos Karangasem dengan cara memproduksi masker skuba. Sedangkan Addicted Invaders membeli masker skuba seharga Rp 2.500 di pasar, lalu menempel logo Pemkab Karangasem di masker.

Dalam pengadaan masker tersebut, JPU menilai keputusan terdakwa Basma selaku PPK bertentangan dengan tata cara pengadaan barang dan Jasa Nomor 3 Tahun 2020.

Pengadaan barang dan jasa harusnya mengikuti petunjuk yakni menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik.

Pengadaan masker tersebut juga bertentangan dengan standar Alat Pelindungi Diri (APD) untuk penanggangan Covid-19 di Indonesia yang diterbitkan Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 tanggal 9 April 2020.

Yakni, tingkat perlindungan untuk masyarakat umum, jenis APD adalah masker kain tiga lapis berbahan katun.

Sementara terdakwa lainnya, yakni  terdakwa I Nyoman Rumia dan terdakwa , I Wayan Budiarta, SE selaku Tim Teknis Kegiatan disebut sejak awal tidak pernah memberikan masukan apa-apa dalam proses pengadaan masker berbahan skuba tersebut.

Sedangkan terdakwa I Ketut Sutama Adikusuma, I Gede Putra Yasa, Ni Ketut Suartini selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak melakukan tugasnya dan hanya menandatangani Berita Acara Perhitungan Bersama.