Sidang Kasus Korupsi Dana Insentif Daerah, Eks Bupati Tabanan Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa juga menuntut pencabutan hak polisi mantan Bupati Tabanan dua periode tersebut.

Dalam tuntutannya, JPU Eko Wahyu Prayitno dkk, menilai Eka terbukti sebagai otak di balik tindakan Dewa Nyoman Wiratmaja yang menyuap dua pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kasus korupsi tersebut.

Kedua pejabat Kemenkeu tersebut yakni Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Yaya Purnomo dan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Rifa Surya.

Akibat perbuatan itu, pelaku disangka Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti, dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp 110 juta dengan perintah terdakwa tetap ditahan," jelas Jaksa Eko di hadapan majelis hakim yang diketuai I Nyoman Wiguna.

Sebagai pemberat, JPU juga meminta majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pidana pencabutan hak politik selama lima tahun. Terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Menurut JPU, hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatannya selaku Bupati Tabanan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, Eka berbelit-belit memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya. Sedangkan, hal yang meringankan, Eka belum pernah dihukum.

Terhadap tuntutan ini, Eka yang didampingi tim penasehat hukumnya akan menyampaikan pembelaan secara tertulis pada sidang selanjutnya, Selasa (16/8/2022).

Dalam dakwaan JPU sebelumnya, kasus ini bermula ketika kondisi keuangan daerah Kabupaten Tabanan mengalami defisit pada 2017.

Eka sebagai Bupati Tabanan periode 2016-2021 kemudian mendapat solusi dengan cara menaikkan jumlah perolehan alokasi DID. Ia kemudian melakukan serangkaian hal untuk memuluskan rencananya tersebut.

Dimulai dengan memerintahkan Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Urip Gunawan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meraih predikat A sebagai syarat tambahan untuk mendapatkan jumlah DID lebih besar.

Selanjutnya, Gede Urip bertemu dengan Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tabanan, pada 11 Agustus 2017.

Pada kesempatan itu, Ngurah Satria mengatakan kepada Gede Urip bahwa Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar dan timnya akan mengurus tambahan perolehan dana DID Kabupaten Tabanan periode 2018.

Informasi itu kemudian diteruskan ke Eka. Lantas, Eka memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja selaku staf khusus bidang ekonomi dan pembangunan untuk bertemu dengan Bahrullah Akbar.

"Dalam pertemuan tersebut Bahrullah Akbar menyarankan Wiratmaja menemui Yaya Purnomo yang juga merupakan mahasiswa bimbingan disertasi S3 Bahrullah," kata JPU.

Selanjutnya, Wiratmaja menghubungi Yaya dan memperkenalkan diri sebagai staf Bupati Tabanan. Wiratmaja mengaku mendapat nomor ponsel Yaya dari Bahrullah.

Dari percakapan itu, pada 15 Agustus 2017, Wiratmaja bertemu dengan Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta untuk meminta bantuan informasi terkait alokasi DID Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran 2018.

"Atas permintaan itu, Rifa Surya dan Yaya Purnomo menyanggupi dengan syarat adanya uang komitmen fee yang disebut 'dana adat istiadat' untuk bantuan alokasi DID sekitar 2,5 persen dan alokasi DID yang akan didapatkan. Selain itu juga harus menyerahkan uang tanda jadi di awal sebesar Rp 300 juta," kata JPU.

Sebelum menemui Yaya, Eka meminta Wiratmaja mengumpulkan para kontraktor agar menyiapkan uang sebesar Rp 300 juta untuk memuluskan pengurusan DID tersebut.

Setelah itu, Eka melalui Wiratmaja memberikan uang "pelicin" kepada Yaya dan Rifa secara bertahap dengan jumlah Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS.

Setelah menerima uang tersebut, Yaya dan Rifa kemudian berhasil menaikkan dana DID Tabanan 2018 dari Rp 46 miliar menjadi Rp 51 miliar.