Polres Buleleng Hentikan Kasus Penggelapan, WN Denmark Ajukan Gugatan Praperadilan

Gugatan praperadilan itu diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2022/PN Sgr, tertanggal 27 September 2022.

Dalam gugatannya tersebut, Lars Christensen menganggap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Sat Reskrim Polres Buleleng tidak sah secara hukum.

Lars merasa keberatan dengan SP3 yang diterbitkan Polres Buleleng nomor: S.Tap/25/VII/2022/RESKRIM, tentang penghentian penyidikan dengan tersangka berinisial NLS, pada 8 September 2022.

Kuasa Hukum Lars Christensen, Saud Susanto menyampaikan, kliennya mengajukan gugatan praperadilan berdasarkan Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Gugatan itu diajukan Lars Christensen karena keberatan dengan diterbitkannya SP3 kasus penggelapan yang dilaporkannya.

"Ini adalah kontrol sebagai sesama penegak hukum. Upaya hukum ini sebagai cara klien kami untuk mencari keadilan," ujar Susanto di Kota Singaraja, Selasa (11/10/2022).

Kasus itu sudah bergulir di Polres Buleleng selama hampir dua tahun. Tersangka pun sudah ditetapkan dalam kasus dugaan penggelapan itu.

"Namun, tiba-tiba ada SP3, ini yang menjadi pertanyaan. Untuk menetapkan tersangka sudah butuh waktu 2 tahun, tiba-tiba berbanding terbalik dengan dikeluarkannya SP3," katanya.

Menurutnya, dalam penetapan tersangka oleh penyidik didasarkan pada minimal dua alat bukti. Namun, penyidik menghentikan penyidikan kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti.

"Argumen dari penyidik tidak tersampaikan kepada kami. Saag penertiban SP3 kami juga tidak dilibatkan saat gelar perkara," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Sumarjaya mengatakan, Polres Buleleng telah menyiapkan tim khusus bidang hukum dalam praperadilan ini.

"Tembusan gugatan praperadilan sudah kami terima. Bidkum Polda Bali yang akan mewakili Polres Buleleng dalam perkara ini," ujarnya.

Menurutnya, keberatan SP3 sebagaimana dalam gugatan Lars Christensen itu akan diuji di pengadilan.

"Sah atau tidaknya SP3 akan diuji di pengadilan nanti. Nantinya penyidik akan mengikuti putusan majelis hakim. SP3 itu sudah sesuai SOP," singkatnya.