Gubernur Koster Minta Kemenkumham Cabut "Visa on Arrival" WN Rusia dan Ukraina

"Saya juga sudah bersuara kepada Menteri Kemenkumham tembusan kepada Menlu (Menteri Luar Negeri) untuk mencabut Visa on Arrilval bagi warga Rusia dan Ukraina yang ingin ke Bali," kata dia kepada wartawan di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, pada Minggu (12/3/2023).

Koster menjelaskan, langkah tersebut diambil usai maraknya isu wisatawan mancanegara (wisman) dari kedua negara tersebut bekerja secara ilegal di Bali dengan kedok sebagai turis.

Selain itu, para turis dari Rusia dan Ukraina datang ke Bali diduga untuk menghindari perang antara kedua negara. 

"Kenapa dua negara karena dua ini lagi perang sehingga tidak aman di negaranya banyak rame-rame ke Bali. Termasuk orang yang tidak berwisata juga ke Bali untuk mencari kenyamanan termasuk untuk bekerja," kata dia.

Koster menambahkan usulan itu juga dilatarbelakangi banyak temuan kasus WNA di Bali yang didominasi oleh turis dari kedua negara tersebut.

"Negara lain kita tidak dapat melakukan itu karena pelanggarannya tidak sesignifikan dilakukan oleh dua negara ini," kata dia.

Di antaranya, berinisial SZ (28), telah dideportasi karena bekerja sebagai fotografer di Bali. Padahal, dia masuk ke Indonesia mengunakan visa investor untuk membuka bisnis restoran dan properti.

Kemudian, RK dan AG, ditangkap karena kedapatan menjadi instruktur mengendarai sepeda motor khusus untuk WNA di Bali. Keduanya datang ke Bali menggunakan visa kunjungan.

Berikutnya, satu keluarga WN Rusia masing-masing berinisial, SM, KM, MS dan AM, ditangkap imigrasi karena over stay. Mereka diduga memilih terbang ke Bali untuk menghindari wajib militer di Rusia.

Sementara itu, Polda Bali juga tengah menahan seorang WN Ukraina, RK (37), karena diduga membeli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berkewarganegaraan Indonesia seharga Rp 31 juta.

Ia mengaku terpaksa melakukan hal tersebut untuk menghindari perang yang disulut Rusia di negara asalnya.