Kronologi Rektor Universitas Udayana Jadi Tersangka Kasus Korupsi SPI Senilai Rp 442 Miliar

Nilai kerugian negara dan ekonomi negara cukup fantastis, yakni Rp 442 miliar. Berikut kronologi penetapan tersangka INGA oleh Kejati Bali.

Isu Dana SPI Mahal

Kasus ini terbongkar berdasarkan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diterima Kejati Bali. Selain itu, Kejati Bali mendengar isu biaya kuliah jalur mandiri di Universitas Udayana tinggi.

Isu tersebut menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan mahasiswa di Bali.

Dalam Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Udayana Nomor 476/UN14/HK/2022 tentang Sumbangan Pengembangan Institusi Tahun Akademik 2022/2023, nilai terendah Rp 6 juta.

Dana SPI ini untuk program studi fisioterapi, fakultas pertanian, fakultas peternakan, dan fakultas teknologi pertanian. Sedangkan, nilai tertinggi senilai Rp 1,2 miliar untuk program studi kedokteran.

Kejati mulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana SPI Unud pada Rabu (24/10/2022). Sejumlah saksi diperiksa mulai dari pegawai hingga mahasiswa. Kejati mengeledah Unud dan menyita ribuan dokumen terkait SPI.

3 Pejabat Unud Jadi Tersangka

Kejati Bali menetapkan tiga pejabat Unud menjadi tersangka dana SPI pada Selasa (12/02/2023). Mereka adalah IKB, IMY, dan NPS.

Mereka diduga melakukan ikut berperan melakukan pungutan tanpa dasar kepada calon mahasiswa baru.

Ada sekitar 320 mahasiswa yang menjadi korban dengan nilai kerugian rata-rata Rp 10 juta. Total nilai kerugian mencapai Rp 3,8 miliar.

IKB dan IMY merupakan tersangka korupsi penyalahgunaan dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2020/2021 Universitas Udayana. Sedangkan NPS menjadi tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana SPI tahun akademik 2018/2019 sampai dengan 2022/2023.

Kejati Bali belum melakukan penahanan terhadap tersangka, tetapi telah menerbitkan surat pencekalan luar negeri.

Ketiganya diduga melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rektor Unud Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Korupsi SPI

Kejati Bali menetapkan Rektor Unud INGA menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi SPI mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018 hingga 2022.

Dari hasil penghitungan sementara oleh penyidik perbuatan INGA diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 105.390.206.993 dan Rp 3.945.464.100.

Selain itu, merugikan perekonomian negara sebesar Rp 334.572.085.691.

Penyidik Kejati Bali tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Kejati Bali juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut aliran dana SPI.

Dalam kasus ini, INGA disangka dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tanggapan Rektor Unud INGA

INGA menyatakan, menghormati penetapan tersangka kasus korupsi oleh Kejati Bali. Ia mengaku sudah menerima surat penetapan tersangka tersebut.

Selanjutnya, dia bersama penasihat hukumnya akan mengkaji statusnya sebagai tersangka untuk mengambil langkah lebih lanjut.

"Berkaitan dengan status saya itu saya akan pelajari dulu ya segala sesuatu sampai saat ini belum bisa dijelaskan," kata INGA di Kejati Bali, Senin (13/3/2023).

Ia menjelaskan, pungutan Dana SPI sesuai dengan aturan yang berlaku di seluruh universitas negeri dan bukan penentu kelulusan bagi calon mahasiswa baru.

Kemudian, Dana SPI yang dibayar mahasiswa tersebut juga langsung dimasukkan ke rekening negara.

"Sebetulnya SPI dimungkinkan dalam regulasi tentu, kedua sistemnya adalah tidak menentukan kelulusan, dan poin penting adalah tidak ada mengalir ke para individu staf kami, tidak ada semuanya mengalir ke kas negara," tegasnya.

Sementara itu, Agus Sujoko selaku penasehat hukum INGA mengaku kaget dengan penetapan tersangka terhadap kliennya dalam kasus korupsi ini.

Apalagi adanya penambahan pasal dan uang kerugian negara dengan tiga pejabat Unud lainnya yang sudah lebih jadi tersangka.

"Itu yang bikin kami juga baru hari ini dengar kemarin ada dugaan Rp 3,8 miliar tiba-tiba melonjak jadi Rp 105 miliar. Nah dari kita jujur agak kaget juga. Ini tuduhannya ke mana nih, apa sih?" kata dia.