LHKPN Catat Harta Kekayaan Rektor Udayana Rp 6,12 M

KOMPAS.com - Rektor Universitas Udayana (Unud), Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara, M.Eng, ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

SPI tersebut berasal dari mahasiswa baru Unud yang melalui seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 hingga 2022.

Antara merupakan tersangka baru dalam kasus ini, setelah tiga pejabat Unud yang berinisial IKB, IMY, dan NPS juga berstatus tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan adanya keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara Prof. Dr. INGA,” ujar Agus, diberitakan Tribun Bangka, Selasa (14/3/2022).

Saat ini, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Agus Eko Purnomo, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan penahanan tersangka.

Harta kekayaan Antara

Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah kekayaan Antara, pada laporannya 31 Desember 2021, mencapai Rp 6.129.540.000. 

Sementara itu, pada laporan 31 Desember 2020, saat masih menjabat sebagai Wakil Rektor Unud, jumlah kekayaan Antara sebesar Rp 5.985.540.000.

Sebagaimana diberitakan Tribun Bali, Selasa (14/3/2023), jumlah kekayaan Guru Besar Fakultas Teknik Unud ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 6.350.000.000, alat transportasi (Honda Accord Tahun 2008, Toyota Fortuner 2020, dan tiga unit sepeda motor) senilai Rp 702.540.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 139.000.000. Dengan demikian, total kekayannya adalah Rp 7.191.540.000.

Antara juga memiliki utang sebesar Rp 1.062.000.000. Maka, jumlah kekayaan dikurangi jumlah utang menjadi Rp 6.129.540.000.

Pernah menjabat ketua panitia penerimaan maba 

Sebelumnya, Antara pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Unud jalur mandiri tahun 2018-2020.

"Prof. Dr. INGA berperan dalam dugaan SPI Unud yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 105.390.206.993 dan Rp 3.945.464.100. Juga merugikan perekonomian negara Rp 334.572.085.691," ungkap Agus.

Untuk kasus ini, Antara terancam dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 12 huruf e jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.