SMP dan SMA di Denpasar Ditargetkan Terapkan Transaksi Digital pada 2023

"Sasarannya tahun ini semua SMP negeri dan swasta di Kota Denpasar akan menjalankan transaksi digital di sekolah," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Denpasar, Senin (15/5/2023), dikutip dari Antara.

Program Gen Dental, lanjut dia, diluncurkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara pada 14 Februari 2023.

Sebanyak dua sekolah, yakni SMPN 14 dan SMPN 2 Denpasar menjadi sekolah percontohan untuk penerapan program itu.

Menurut Eddy, transaksi di sekolah yang menerapkan Gen Dental bersifat digital. Misalnya, pembayaran uang komite, belanja di kantin, partisipasi dana punia, dan juga ada kantin kejujuran.

"Dari hasil evaluasi kami, program Gen Dental ini mendapat apresiasi dan disambut antusias. Tidak saja dari para siswa tetapi juga para orang tua," ujar Eddy Mulya.

Berdasarkan penuturan para orangtua, tambah dia, mereka kerap mendapat pemberitahuan bahwa anaknya belum membayar uang sekolah. Padahal uang sekolah tersebut sudah diberikan kepada anaknya. 

Dengan penerapan Gen Dental di sekolah, para orangtua siswa dapat membayar uang sekolah secara non-tunai. Demikian pula di kantin para siswa tidak bisa kurang bayar ketika berbelanja.

"Yang diharapkan dari program ini adalah sekolah menjadi basis untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, " ujarnya.

Menurut Eddy Mulya, dengan semua pemangku kepentingan termasuk sekolah sudah menjalankan transaksi digital maka Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kota Denpasar akan terus meningkat.

"Bapenda Denpasar sendiri memiliki program unggulan untuk meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah termasuk program unggulan yang menyentuh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak sekolah," katanya.

Eddy Mulya menambahkan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kota Denpasar pada semester 2 tahun 2022 sudah 100 persen.

"Ini artinya semua transaksi pemerintah daerah sudah menggunakan transaksi nontunai yakni mulai belanja pemerintah daerah, pendapatan daerah, retribusi dan pajak daerah," katanya.