Hari Ini Gubernur Koster Kumpulkan Bupati dan Wali Kota se-Bali, Sebut Megawati Minta Kehadiran Tak Diwakilkan

Menurut tangkapan layar surat undangan rapat yang beredar, para kepala daerah tersebut dikumpulkan sesuai arahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Mereka akan diajak membahas mengenai ulah sejumlah Warga Negara Asing (WNA) nakal di Bali.

Tak boleh diwakilkan

Gubernur Koster membenarkan mengenai adanya undangan pada kepala daerah se-Bali itu.

"Ya benar karena beliau (Megawati Soekarnoputri) sangat serius perhatian terhadap kepariwisataan Bali. Tapi surat ini tidak boleh beredar," kata Koster kepada wartawan melalui WhatsApp, Selasa (30/5/2023).

Meski tak ada sanksi bagi kepala daerah yang tak hadir, Koster meminta mereka serius menanggapi persoalan tersebut.

"Tidak (ada sanksi kepada wali kota atau bupati yang tidak hadir) tapi harus serius," ujar Koster.

Dalam isi surat juga tercantum bahwa kehadiran para kepala daerah tidak boleh diwakilkan atas permintaan Megawati Soekarnoputri.

"Khusus kepada wali kota atau bupati se-Bali, Saya perlu menyampaikan bahwa Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri menegaskan Saudara wajib untuk hadir tanpa mewakilkan," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Bahkan Koster dalam surat itu, akan melaporkan kepala daerah yang tak hadir.

"Saya diperintahkan untuk melaporkan bagi Saudara yang tidak hadir kepada Beliau, sebagai bentuk perhatian serius Beliau terhadap berbagai perilaku wisatawan mancanegara yang mencoreng nama baik Bali," katanya dalam surat itu.

Pada surat yang ditandatangani 27 Mei 2023 itu juga tertulis tujuan Koster mengundang wali kota dan bupati se-Bali.

Hal tersebut adalah buntut ulah para WNA yang berada di Pulau Dewata.

"Berkenaan dengan maraknya perilaku wisatawan mancanegara di Bali, yang tidak pantas, tidak sopan, dan berbicara kasar, serta melakukan aktivitas usaha, dan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, yang berdampak merusak nama baik dan citra pariwisata Bali," katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, rapat juga akan membahas tata kelola pariwisata Bali.

"Masalah ekosistem pariwisata, sistem pariwisata bagaimana mengenai usaha sektor pariwisata yang ada di masing-masing kabupaten agar mulai dimonitor, ada izin dan sesuai dengan regulasi," kata dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Bali, Yohanes Valdi Seriang Ginta | Editor : Pythag Kurniati)