Retribusi Rp 150.000 bagi Turis Asing di Bali

Rencana pungutan tersebut diklaim penting untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam di Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menparekraf RI) Sandiaga Salahuddin Uno sepakat, pungutan tersebut tak akan memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali jika diterapkan secara baik dan benar.

Regulasi dan cara

Bali sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kontribusi wisatawan. Namun, dalam aturan tersebut, kontribusi bersifat sukarela.

Adapun usulan retribusi Rp 150.000 bagi turis asing akan bersifat wajib dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Gubernur Bali I Wayan Koster telah menerima dokumen Undang-Undang tersebut dari Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Bali pada Minggu (23/7/2023).

Adapun pungutan terhadap turis asing, menurut Koster, merupakan amanat Pasal 8 dan Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.

Koster dalam sidang Paripurna di Gedung DPRD Bali pada Rabu (12/7/2023) juga menjelaskan mengenai tata cara pemungutan retribusi.

"Pembayaran pemungutan bagi wisatawan asing dilakukan sebelum atau pada saat memasuki pintu kedatangan di Bali," katanya.

Tarif Rp 150.000 itu berlaku untuk satu kali kunjungan wisata dengan sistem pembayaran elektronik atau e-payment.

Turis asing menunjukkan bukti pembayaran di konter Imigrasi jika masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pemerintah, kata dia, sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) terkait kebijakan yang rencananya mulai diterapkan pada tahun 2024 itu.

"Segera ini akan diatur dalam peraturan yang lebih teknis," imbuhnya.

Penarikan retribusi ini disebut bertujuan melindungi kebudayaan, lingkungan alam, serta pembangunan infrastruktur Bali.

Tujuan tersebut, kata dia, tidak akan membuat turis asing merasa keberatan.

Koster yakin wisatawan mancanegara selalu mendukung perlindungan lingkungan dan budaya demi keberlanjutan wisata Bali.

"Enggak ada masalah. Mereka kalau sudah digunakan untuk kepentingan lingkungan dan budaya, apalagi akan dibangun infrastruktur yang lebih berkualitas (mendukung), sehingga berwisata di Bali itu akan nyaman dan aman serta kondusif," kata dia.

Hal yang sama diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat membuka kegiatan International Tourism Investment Forum (ITIF) Tahun 2023 di Badung Bali, Rabu (26/7/2023).

Sandiaga menegaskan, pungutan Rp 150.000 sebagai kebijakan Pemprov Bali tersebut bertujuan untuk konservasi alam.

"Mohon bersabar, nanti Pemerintah Provinisi Bali akan terus berkoordinasi dengan Satgas kita (Kemenparekraf) karena ini untuk konservasi. Ide awalnya untuk bawa keberlanjutan lingkungan, kelestarian adat, dan kearifan lokal itu tetap bekerja," kata Sandiaga, seperti dilansir Antara.

Soal jumlah kunjungan

Sandiaga menilai kebijakan ini tidak akan memengaruhi minat wisatawan asing lantaran mereka mendukung kelestarian budaya dan lingkungan Bali.

Demi tujuan tersebut, katanya, dibutuhkan biaya besar dan kerja kolaboratif semua pihak.

"Semua wisatawan ingin Bali ini tetap terjaga, semua wisatawan juga menginginkan Bali indah, seperti sampahnya terkelola dengan baik, terumbu karangnya terjaga, mangrovenya dalam kondisi yang baik," tutur Sandi.

"Nah, ini butuh biaya dan biaya inilah yang akan kita gunakan melalui inisiatif yang sekarang prosesnya masih awal. Nanti akan dibahas dan disosialisasikan, tahapan Perda dan sebagainya," lanjutnya.

Menparekraf menyebutkan, pertumbuhan jumlah wisatawan ke Bali terus menguat.

"Jadi kita sangat hati-hati dalam menetapkan tambahan biaya. Jadi Bali ini sudah melalui proses pada posisi yang bisa menawarkan kontribusi untuk konservasi," katanya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Denpasar, Yohanes Valdi Seriang Ginta) Antara