Sejumlah Baliho Dicopot Saat Kunker Jokowi, Pemprov Bali: Bukan Upaya Politik Tendensius

"Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius. Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa.

Ia menjelaskan, kebijakan penurunan atribut politik tersebut merupakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pulau Dewata.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa segala atribut partai politik dalam radius 200 meter dari titik kunjungan kerja Kepala Negara dibersihkan.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada pemilik alat peraga baik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.

Kemudian, alat peraga kampanye atau atribut partai politik yang terpasang di sepanjang rute perjalanan Jokowi bersama rombongan juga ikut dirapikan.

“Sayangnya pada hari acara kami melihat di lokasi acara masih terpasang alat peraga dalam radius 200 meter. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Kasat Pol PP dan jajaran untuk turun langsung menertibkan alat peraga yang berada dalam radius tersebut," sambungnya.

Indra mengatakan, atribut politik yang dicopot tersebut sudah terpasang kembali sesaat setelah Jokowi meninggalkan lokasi kunjungan kerja.

"Upaya pembersihan di sekitar lokasi kunker Presiden RI bukan hanya pada alat peraga capres-cawapres tertentu tapi semua alat peraga baik milik capres-cawapres, partai atau pun caleg. dan setelah selesai acara kita pasang kembali," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sejumlah baliho, termasuk baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bakal calon presiden dan wakil Presiden dari PDI Perjuangan di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa (31/10/2023).

Pencopotan baliho tersebut jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan, di lokasi setempat, sekitar pukul 10.30 Wita.

Penurunan atribut partai politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Kebijakan ini untuk menunjukkan netralitas saat Kepala Negara melaksanakan kunjungan kerja di lokasi.