Kata Ganjar soal Pencopotan Baliho Saat Kunjungan Jokowi di Bali...

Ia mengatakan awalnya mempertanyakan tindakan Pemerintah Provinsi Bali yang mencopot atribut politik tersebut dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di lokasi.

"Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot begitu yah? Memang kalau ada yang melanggar silakan dicopot, tapi kalau tidak ada yang melanggar ya sebaiknya tidak perlu berlebihan, itu akan baik," kata dia kepada wartawan di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (1/11/2023).

Ganjar mengaku lega setelah mendengar penjelasan ketua DPD PDI-P Bali I Wayan Koster terkait hal tersebut. Baliho dan atribut PDI-P yang sempat dicopot kembali dipasang pada tempat semula.

"Saya senang karena saya udah komunikasi dengan Pak Wayan Koster kemarin akhirnya ada statement kemudian dipasang lagi," kata dia.

Ganjar mengatakan, kejadian pencopotan atribut politik ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Lebih penting lagi, kata dia, Pemilu 2024 berjalan damai dan aparatur negara harus netral.

"Yah kita semua belajarlah. Yang penting semua harus mendorong bahwa pemilu besok harus berjalan dengan baik aparatur semua bisa netral itu penting," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan tidak ada unsur politik dalam pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDI Perjuangan di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (30/10/2023).

Ia mengatakan, kebijakan penurunan atribut politik tersebut merupakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dalam rangka kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pulau Dewata.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa segala atribut partai politik dalam radius 200 meter dari titik kunjungan kerja Kepala Negara dibersihkan.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada pemilik alat peraga baik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.

Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali terpaksa turun tangan lantaran hingga hari H kegiatan Kepala Negara masih ada atribut politik yang terpasang.

"Mohon masyarakat bisa memahami dengan baik, tolong jangan diinterpretasikan sebagai upaya politik tendensius."

"Kami di Pemprov Bali selalu berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di pemerintahan daerah terhadap kondisi politik saat ini," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa.