Ganjar soal Program "Food Estate" Jokowi: Kita Tidak Perlu

Sebab, setiap daerah di Tanah Air sudah memiliki pengalaman yang terbukti sukses menghasilkan produk pangan. Salah satu di antaranya, Bali dengan sistem irigasi subak yang sudah mendunia.

"Saya lagi ngumpulin ahli-ahli ini dan kita tidak harus sama, Bali bagus tapi tidak bisa dicitrakan di tempat lain. Tapi kita enggak usah sama, asimetris saja, titiknya kita tahu, maka kita tidak perlu buat food estate yang gede betul," kata dia saat bertemu kader PDIP di kantor DPD PDI-P, Jalan Banteng Baru, Kota Denpasar, Bali, Kamis (2/11/2023).

"Kalau mau food estate kita cari tempat yang memungkinkan. Maaf saja karena kita tidak bisa merencanakan model yang begitu. Jadi best practice seperti pertanian di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, ini yang bagus, Sumatera Barat , kita lihat ini bagus praktiknya, enggak usah aneh-aneh, "sambungnya.

Ia mengatakan dengan mengoptimalkan sistem pertanian lokal ini maka anak muda yang di wilayah tersebut tidak lagi merantau.

Mereka akan diberi pelatihan untuk terlibat dalam program tersebut.

"Kalau setiap desa dioptimalkan, anak muda enggak usah pergi (merantau) kita ajari mereka, kita dampingi mereka di sana, lima tahun sudah akan menghasilkan beras berlimpah-limpah," katanya.

Ganjar mengatakan akan melakukan pendataan bidang pertanian jika nanti terpilih menjadi presiden untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksi pangan di Tanah Air.

Menurutnya, data tersebut sebagai langkah awal untuk mengetahui persoalan pertanian di masing-masing wilayah seperti, jenis tanah, pupuk, iklim dan pendistribusian pupuk subsidi pun tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ganjar juga akan mendorong para petani untuk memproduksi pertanian organik. Kemudian, mengembalikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjamin keamanan, ketersediaan pangan serta stabilitas harga.

"Bulog seumpama, bulog sekarang hanya mengurusi beras saja, yang lain sunah, tidak wajib dan apa yang terjadi mereka harus ambil kredit komersil. Apa yang bisa dilakukan? kembalikan Bulog pada fungsi awal, sembilan bahan pokok diambil lagi dikuasai oleh negara," kata dia.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, program food estate adalah proyek pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendapat kritik dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada pertengahan Agustus lalu.

Ia menilai bahwa proyek tersebut justru menjadi kejahatan lingkungan karena banyak mengorbankan hutan.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tegas Hasto.

Sementara, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa proses pembuatan food estate tidak boleh dihentikan dan harus terus diperjuangkan.

"Hati-hati, semua kawasan, semua negara, sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2023).