Penyalahgunaan "Fast Track" Bandara, dari TPPO Jual Beli Ginjal, Kini Pungli Pejabat Imigrasi

Seorang pejabat Imigrasi bernama Hariyo Seno ditetapkan sebagai tersangka.

Dia diduga "menjual" jalur fast track. Dalam satu bulan, hasil pungli yang didapat diduga mencapai Rp 200 juta.

Rupanya kasus di jalur prioritas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya pada Juli 2023, Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sindikat jual beli ginjal jaringan internasional, dengan menggunakan jalur fast track.

Empat oknum petugas imigrasi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Berikut kilas balik kasus penyalahgunaan layanan fast track:

Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan pejabat Imigrasi Bandara Bali Hariyo Seno sebagai tersangka dugaan pungli, setelah dia dan empat pegawai imigrasi lainnya ditangkap pada Selasa (14/11/2023) malam.

Hariyo Seno menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Bandara Ngurah Rai.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra mengungkapkan, Hariyo diduga memerintahkan bawahannya untuk memungut uang melalui jalur fast track Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai Bali.

Jalur itu sejatinya digunakan untuk penumpang prioritas seperti difabel, ibu hamil, ibu dengan bayi, lansia, dan pejabat perwakilan negara asing.

Oknum petugas imigrasi diduga menyalahgunakan jalur itu dan memungut uang dari penumpang.

"Yang disalahgunakan ini adalah warga negara asing yang menggunakan kelas ekonomi dan antre bersama penumpang lain, disalahgunakan dialihkan ke gate khusus ini," katanya saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Kamis (16/11/2023).

Nilai pungutan diduga Rp 250.000 per orang. Uang pungutan tersebut lalu disetorkan ke Hariyo.

Menurut Agus, ada uang yang digunakan Hariyo dan ada pula yang diberikan pada staf. Kejati Bali menyita uang Rp 100 juta diduga hasil pungli.

"Ini masih didalami penyidik jumlahnya, tapi dari alat bukti keterangan saksi, didapatkan per bulan sekitar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta," katanya.

Sementara, pada Juli 2023, Polda Metro Jaya menetapkan empat oknum petugas Imgrasi sebagai tersangka kasus TPPO penjualan ginjal jaringan internasional Bekasi-Kamboja.

"Modusnya adalah dengan menggunakan fast lane atau fast track sehingga ini lancar," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengky Haryadi, Sabtu (29/7/2023), seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Salah satu tersangkanya adalah HA yang berperan meloloskan para donor saat melakukan pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai Bali.

Dia diduga menerima uang Rp 3,2 juta sampai Rp 3,5 juta untuk setiap korban yang berangkat ke Kamboja.

Pencegahan dengan mesin

Sementara itu Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dn HAM Bali Barron Ichsan mengungkapkan, pihak Imigrasi telah berupaya mencegah terjadinya penyalahgunaan seperti pungli.

Salah satunya adalah memasang mesin pintu otomatis di konter Imigrasi bandara.

"Kami sudah menyiapkan mesin autogate. Sedangkan proses pemasangan itu ada sekitar 30 unit. Akan datang lagi sekitar 50 unit," ungkapnya, Kamis (16/11/2023).

"Ini untuk meminimalkan kontak antara petugas dan penumpang," lanjut dia.

Dia juga menjelaskan, pejabat tersangka pungli telah dinonaktifkan dari jabatannya.

"Sementara nonaktif. Kami asas praduga tak bersalah. Nanti kan biar hakim yang menentukan," katanya.

Kasus-kasus pelanggaran, seperti dugaan pungli pada layanan fast track oleh oknum petugas imigrasi ini membuat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno prihatin.

Menurutnya hal itu bisa mencorng citra pariwisata Bali.

"Tentunya kami prihatin bahwa ini bertolk belakang dari pariwisata berkualitas yang ingin kami dorong," tutur Sandiaga Uno di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (16/11/2023), seperti dikutip dari Antara.

Sandiaga menegaskan akan berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi serta aparat penegak hukum.

Tujuannya agar penegakan hukum bisa dilakukan demi pariwisata yang berkualitas, salah satunya bebas dari korupsi.

"Untuk ke depannya kami lebih berkoordinasi memastikan, karena ini tidak terlaporkan sebelumnya," katanya.

Dia berjanji akan menindak tegas agar kasus serupa tak terulang.

"Ini janji saya, akan tindak tegas dan kita pastikan untuk ke depannya kita tidak mentoleransi kegiatan-kegiatan yang mencoreng wajah Bali, Indonesia, pariwisata kita semua," tandas dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra meminta supaya layanan fast track yang tujuannya melayani wisatawan dengan baik tak diselewengkan.

"Jangan disalahgunakan, jangan gunakan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi," ungkap Indra, Kamis (16/11/2023), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya layanan fast track salah satunya ditujukan untuk mengurai kepadatan di bandara.

"Kita ketahui pada jam-jam tertentu, misalnya sore hari kedatangan banyak sehingga berimbas pada antrean di Imigrasi. Maka untuk yang person tertentu kan tidak ikut dalam antrean itu, dibuatlah jalur khusus. Jadi niatnya baik," papar dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Hasan) Antara