Badan Kehormatan DPD Dalami Dugaan Ucapan SARA Senator Bali AWK

Sidang ini digelar untuk memverifikasi laporan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali terhadap AWK atas pernyataannya yang diduga bernada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Adapun, laporan tersebut berdasarkan rekaman video saat AWK menggelar rapat bersama Kanwil Bea Cukai Bandara Ngurah Rai, yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua BK DPD RI Habib Ali Alwi mengatakan sidang dalam rangka untuk mendalami ada tidaknya pelanggaran kode etik terkait pernyataan AWK dalam vidoe viral tersebut.

Dalam kesempatan itu, pihaknya mendengar penjelasan dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali sebagai pelapor dan AWK sebagai terlapor, serta para saksi dari Bea Cukai Ngurah Rai.

"Hari ini kedatangan kami terkait kasus AWK. Terkait statemen-statemen yang viral di media sosial pada tanggal 29 Desember (2023),"

"Jadi kami dari Badan Kehormatan DPD RI datang ke Bali untuk mengundang para pihak yang melaporkan statemen-statemen yang (tidak) berkenan dihati masyarakat RI," kata dia di lokasi, Jumat.

Ia mengatakan hasil penyelidikan ini nantinya akan dibahas oleh pimpinan Badan Kehormatan DPD RI dan diputuskan pada 1 Februari 2024 mendatang.

Hanya saja, Habid Ali enggan memperkirakan kemungkinan sanksi terburuk yang bakal diterima AWK bila terbukti melanggar kode etik dalam kasus tersebut.

"Saya belum bisa mengatakan buruk atau tidaknya karena saya anggota dan yang memutuskan seluruhnya terutama empat ketua. Karena ini kolektif kolegial," kata dia.

Ketua Harian Bidang Hukum MUI Bali Agus Samijaya, mengatakan dalam sidang tersebut pihaknya menjelaskan dan menyerahkan barang bukti terkait duduk perkara laporan terhadap AWK.

"Ada tiga dokumen,pertama masalah taggapan dan legal opini dari MUI, kedua tentang bukti yang telah diupload semua, ketiga adalah rekapan rekaman live streaming pak senator selama 49 menit," kata dia.