Cak Imin Usul Jokowi Segera Cuti jika Ingin Kampanye

Dalam hal ini, Jokowi bisa meniru sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengajukan cuti demi kampanye memenangkan Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2014.

"Kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi tolong belajar dari Pak SBY," katanya saat menghadiri acara Silaturahmi dan Konsolidasi Relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Amin di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Menurutnya, presiden merupakan lembaga tertinggi sehingga wajib berpihak kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya.

"Presiden itu lembaga tertinggi betul apa betul? Bukan hanya politiknya tinggi, kekuasaannya tinggi, jabatannya tinggi tetapi presiden harus mengayomi dan berpihak kepada seluruh rakyat tanpa membedakan satu dengan yang lainnya," katanya.

Sosok yang biasa disapa Cak Imin turut mempertanyakan sikap keberpihakan Jokowi jika pendukung antarpasangan capres-cawapres bentrok.

"Kalau ada pendukung A, pendukung B bentrok, presiden memihak? Piye? Repot gak?" sambungnya.

Cak Imin menilai sebagian besar pihak dan masyarakat sejatinya menolak sikap Jokowi.

Penolakan ini suatu tanda keberanian masyarakat bersuara atas ketidakadilan dan tak bakal bisa dibendung oleh siapa pun.

"Penolakan terhadap presiden tidak netral dan harus netral menunjukkan suara perubahan nyata dan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia."

"Insyaallah suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Insyaallah perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non-politik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," katanya lagi.