PJ Gubernur Bali Sebut Pungutan Rp 150.000 di Bandara Membuat Wisman Tak Nyaman

Dalam simulasi tersebut, pihaknya menemukan beberapa kendala yang membuat para turis asing merasa tidak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kami menyadari wisatawan yang datang ke Bali akan merasa kurang merasa atau tidak nyaman, karena setelah menempuh penerbangan panjang mungkin ada yang jet lag," kata dia dalam acara 'Launching Pungutan Bagi Wisatawan Asing' di Hotel Puri Santrian, Sanur, Denpasar, Bali, pada Senin (12/2/2024).

Mahendra mengungkap penyebab ketidaknyamanan para wisatawan.

"Mereka harus mengantre membayar VoA (visa on arrival), kemudian Imigrasi, Bea Cukai dan ditambah lagi antrean membayar pungutan wisman," kata dia.

Pembayaran di awal

Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan tersebut pihaknya mengimbau turis asing melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali secara nontunai (cashless) dengan mengakses Sistem Love Bali (https://lovebali.baliprov.go.id).

Sementara, bagi wisman yang tidak sempat melakukan pembayaran melalui aplikasi dapat bertransaksi saat berwisata yakni di tempat akomodasi, travel agent, dan cruise agent yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

"Kami harapkan bantuannya ada hotel dan destinasi wisata yang tersebar. Pungutan dilakukan dalam sistem aplikasi Love Bali secara cashless untuk kemudahan dan menjaga akuntabilitas," kata dia.

Mahendra Jaya mengatakan hasil pungutan bagi turis asing pada periode pertama ini akan difokuskan untuk penanganan sampah dan kelestarian budaya di Bali.

Aturan

Sebagai informasi, penetapan pemberlakukan pungutan ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 19 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Kemudian, Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Dalam peraturan itu disebutkan, setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dikenakan pungutan sebesar Rp150.000, per orang mulai tanggal 14 Februari 2024.

Berikutnya, pungutan dibayarkan hanya satu kali selama berwisata di Bali, sebelum yang bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia.

Pemerintahan menyebut anggaran dari pungutan turis asing tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk perlindungan budaya, perlindungan lingkungan alam, infrastruktur, dan sarana prasarana wisata di Bali.