Bantah Ada Pulau Kecil di Bali Dikuasai Orang Asing, Koster: Investor Bangun Fasilitas Pariwisata

DENPASAR, KOMPAS.com - Gubernur Bali I Wayan Koster membantah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terkait adanya pulau kecil di Bali yang dikuasai warga negara asing (WNA).

Menurutnya, keberadaan WNA di pulau-pulau kecil tersebut hanya sebagai investor yang membangun fasilitas pariwisata, seperti hotel, restoran, dan vila.

"Enggak ada penguasaan asing, yang ada itu adalah orang investasi bangun fasilitas pariwisata, ada hotel, ada restoran, ada vila, itu di mana pun pasti ada," kata dia kepada awak media di Denpasar, pada Rabu (2/7/2025).

Ia mengatakan, ada beberapa pulau kecil yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bali. Yakni, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Ceningan, dan Pulau Menjangan.

Koster memastikan tidak ada WNA yang menguasai atau memiliki hak kepemilikan atas pulau-pulau kecil tersebut.

"Enggak ada. Pulau kan cuma, yang besar hanya pulau Bali, pulau kecil kan Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Nusa Menjagan, enggak ada milik orang asing," kata dia.

Ia mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas apabila keberadaan investor WNA di pulau-pulau tersebut menyalahi aturan yang berlaku.

"Kalau enggak sesuai prosedur. Ada tim penertiban di sana. Kalau tidak tertib akan ditindak tegas," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ada pulau-pulau kecil di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikuasai oleh warga negara asing (WNA).

Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan mengecek legalitas kepemilikan WNA di pulau-pulau tersebut serta proses bagaimana pulau-pulau itu bisa dikuasai oleh orang asing.

“Ini ada beberapa kejadian, enggak tahu dulu prosesnya bagaimana, tiba-tiba intinya apakah legal standing-nya kayak apa akan kita cek, tiba-tiba tanah itu atau pulau tersebut dikuasai oleh beberapa orang asing. Ada di Bali dan di NTB,” kata Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).