Koster Bantah Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir di Bali, Ini Kata Pengamat Perkotaan

Untuk evaluasi banjir ke depannya, Koster mengatakan akan menelusuri sungai-sungai besar dari hulu ke hilir.

Pengamat isu perkotaan sekaligus Akademisi Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, Gede Maha Putra menjelaskan penyebab banjir di Bali lebih kompleks.

Lebih lanjut ia mengatakan permasalahannya justru pada antisipasi terhadap fenomena tahunan ini.

"Ketidakmampuan membaca potensi bencana dari fenomena ini dan menyiapkan antisipasinya lah yang menjadi persoalan saat ini," ujar Maha, Jumat (12/9/2025).

Ia menambahkan persoalan kedua masih terkait alam, adalah terbangunnya lokasi-lokasi yang rentan terhadap bencana termasuk daerah aliran sungai, daerah Lembah yang menampung air dan areal bekas sawah yang juga telah menjadi areal terbangun.

Areal-areal semacam itu merupakan daerah resapan air.

Secara tradisional, daerah-daerah tersebut bukan merupakan lokasi permukiman ideal sehingga di masa lalu tidak dijadikan sebagai lokasi permukiman tradisional.

Permukiman di masa lalu umumnya dibangun di daerah yang lebih tinggi dibandingkan sekitarnya.

Permukiman ini juga masih diatur lagi dengan larangan-larangan.

Antara lain larangan membangun di tepian sungai, larangan memanfaatkan kayu dari pohon yang tumbuh di dekat mata air, larangan menggunakan kayu yang tumbuh di tepi sungai termasuk yang tumbuh di batas desa.

“Ini bisa mengakibatkan distorsi akibat kesalahan membaca potensi bahaya. Pemanfaatan lahan selalu bersifat politis," kata dia.

"Pengaturan penggunaannya dilandasi oleh keputusan yang dibuat melalui proses legislasi. Pemanfaatannya juga melalui proses perijinan yang juga merupakan proses politik,” sambungnya.

Kepentingan politik saat perencanaan pemanfaatan lahan bisa mengubah lahan yang tadinya merupakan kawasan konservasi menjadi kawasan permukiman, warna kuning, atau menjadi kawasan pariwisata, warna pink.

Agenda-agenda perubahan fungsi lahan sejak di masa perencanaan ini sudah menjadi rahasia umum namun sulit dibuktikan.

Bisa saja ada pihak tertentu yang mendorong legislasi agar sebuah kawasan bisa dialihfungsikan sejak di masa rencana tata ruang.

Pada saat pengurusan perizinan dalam proses pembangunan juga bisa terjadi pelanggaran.

Yang paling umum tentu saja bangunan yang tidak memiliki izin dan sudah terbangun.

Kemudian ada pula kemungkinan manipulasi dalam proses perizinan.

“Pihak-pihak tertentu bisa ‘membantu’ pengurusan izin dengan imbalan tertentu," kata dia.

Masalah dalam tata ruang ini membawa akibat berkurangnya daerah resapan dan terbangunnya daerah-daerah yang secara tradisional merupakan tempat melintas dan tempat parkirnya air.

"Di daerah tempat perlintasan air, terutama sungai-sungai, terjadi banjir sepanjang alirannya dengan arus air yang deras,” paparnya.

Semakin ke hilir, akumulasi air semakin besar.

Memasuki wilayah perkotaan, air sudah menjadi sangat besar dengan arus yang sangat kuat.

Ini sangat berbahaya karena bisa menghanyutkan bangunan, kendaraan, pohon-pohon dan juga manusia sehingga potensi korban jiwa sangat tinggi.

Di daerah yang merupakan wilayah parkir air akan timbul genangan dalam waktu yang relatif lama.

Potensi banjir yang akan semakin sering terjadi dan dalam skala yang semakin besar. Ini didasari oleh ketiadaan proyek besar yang bertujuan mencegah bencana.

Jika dilihat dari program pemerintah, maka terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi fokus.

Proyek penambahan jalan, proyek transportasi modern, perluasan bandara dan seterusnya lebih menunjukkan ketidakawasan terhadap potensi bencana.

“Alih-alih meningkatkan kewaspadaan, program-program pemerintah tersebut justru lebih banyak menarik minat investasi. Peningkatan minat ini justru meningkatkan potensi bahaya,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Banjir Terparah di Bali? Koster Sebut Bukan Alih Fungsi Lahan, Pengamat: Tak Baca Potensi Bencana.