Masa Tanggap Darurat Banjir Bali Berakhir 17 September, 4 Korban Belum Ditemukan

Sementara itu masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah akan berakhir pada Rabu (17/9/2025).

Menurut informasi, korban yang masih dalam proses pencarian terdiri dari satu orang di Denpasar dan tiga orang di Kabupaten Badung.

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, bersama BPBD dari Jawa Timur dan Jawa Barat, masih melanjutkan pencarian.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa jika keluarga korban meminta pencarian dilanjutkan, pemerintah akan terus memberikan bantuan hingga korban ditemukan.

“Peristiwa ini mengingatkan kita semua untuk lebih waspada. Jika terjadi hujan deras atau cuaca ekstrem, segera cari tempat yang aman dan lindungi keluarga,” ujar Dewa Indra.

Berdasarkan data yang dilaporkan BPBD Provinsi Bali, hingga Minggu (14/9/2025), jumlah korban meninggal akibat banjir di Bali mencapai 18 orang.

Rinciannya, 12 orang berasal dari Kota Denpasar, tiga orang dari Kabupaten Gianyar, dua orang dari Kabupaten Jembrana, dan satu orang dari Kabupaten Badung.

Total titik banjir di seluruh Bali tercatat sebanyak 248. Kota Denpasar menjadi yang terparah, yaitu 81 titik.

Sementara itu, Kabupaten Jembrana terdapat 63 titik, Kabupaten Badung 55 titik, Kabupaten Tabanan 28 titik, Kabupaten Gianyar 15 titik dan Kabupaten Karangasem 6 titik.

Banjir bandang juga menyebabkan tanah longsor di 91 titik. Kabupaten Tabanan menjadi yang terbanyak, mencapai 44 titik.

Kerusakan infrastruktur juga dilaporkan, termasuk jembatan yang jebol atau putus di 3 titik yang terletak di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Badung.

Selain itu, terdapat 7 titik jalan yang rusak di Kabupaten Badung, Bangli, dan Karangasem.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung kini hanya menyisakan 1.500 hektar tutupan hutan dari total 49.500 hektar, yang berarti hanya sekitar 3 persen.

“DAS Ayung ini sangat vital karena di bawahnya terdapat Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jika hanya tersisa 3 persen, jelas kapasitasnya untuk menahan curah hujan ekstrem sangat rendah,” ujar Hanif.

Dia juga mencatat bahwa sejak 2015 hingga 2024, Bali telah kehilangan 459 hektar hutan akibat konversi menjadi lahan non-hutan.

Meskipun angka ini relatif kecil dibandingkan provinsi lain, dampaknya sangat signifikan bagi Bali karena langsung memengaruhi daya dukung lingkungan.

Menanggapi parahnya dampak pasca-banjir, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menetapkan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial.

“Mulai tahun ini, sesuai dengan Haluan 100 Tahun Bali, mulai 2025 tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial seperti hotel dan restoran. Instruksi telah saya berikan kepada bupati dan wali kota,” tegas Koster dalam keterangan resminya.