Seminggu Pasca-kematian TAS, Belum Ada Sanksi Resmi dari Unud bagi Mahasiswa dengan Ujaran Nirempati

Publik juga mengecam adanya tindakan ujaran nirempati dari sejumlah mahasiswa Unud.

Hanya saja, hingga satu minggu setelah kematian TAS, pihak Unud belum menentukan sanksi resmi untuk mahasiswa dengan ujaran nirempati tersebut.

Diketahui TAS meninggal diduga setelah menjatuhkan diri dari gedung Fisip pada Rabu (15/10/2025).

"Untuk sementara belum ada sanksi resmi dari pihak kampus. Masih tahap investigasi oleh Satgas," ungkap Presiden Mahasiswa BEM Unud, I Wayan Arma Surya Darmaputra, Rabu (22/10/2025).

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana sempat datang ke Polda Bali pada Selasa (21/10/2025) untuk mengawal kasus ini.

Mereka melakukan audiensi dan menyerahkan surat dukungan pengusutan segala penyebab meninggalnya TAS.

Arma datang bersama Wakil Presiden Mahasiswa BEM Unud, I Ketut Indra Adiyasa dan Ketua Komisi II DPM Unud, I Kadek Rici Wirda Prayoga.

Mereka diterima Kepala Divisi Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy dan menanyakan perkembangan kasus meninggalnya TAS.

"Dalam pertemuan tersebut, pihak Polda Bali menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih berada pada tahap pendalaman dan pihak kepolisian terus mengumpulkan serta menganalisis berbagai bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut," ujar Arma.

Menurut Arma, Ariasandy memastikan pihak kepolisian berkomitmen melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Dengan begitu, kebenaran dan keadilan dapat terungkap secara jelas.

"Pertemuan ini menjadi langkah penting bagi BEM dan DPM Unud dalam mengawal proses hukum serta memastikan bahwa seluruh pihak mendapatkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab," tambah Arma.

Saat ini BEM dan DPM Unud masih menunggu hasil penyelidikan dan berharap semuanya dapat berjalan sesuai prosedur.

Selain itu, BEM dan DPM Unud juga menegaskan komitmennya untuk ikut terus mengawal jalannya proses ini.

"Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap semua pihak, sekaligus memastikan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di lingkungan kampus," tegas dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Dewi Pascarani, saat dikonfirmasi Kompas.com pada Minggu (19/10/2025), menyebut pihak kampus sudah menugaskan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) mendalami kasus ini.

"Unud sudah menugaskan Satgas PPK untuk mendalami kasus ini. Kami berkomitmen untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Dewi.