BALI, KOMPAS.com- Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan bahwa pembatalan Bali sebagai tuan rumah ANOC World Beach Games 2023 adalah keputusan panitia pusat.
Padahal Pemerintah Provinisi Bali sudah mendukung ajang yang sedianya akan bergulir di Bali pada 5-12 Agustus 2023 tersebut.
Bali, kata Koster, hanya ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan acara.
"Yang membatalkan atau mundur menjadi penyelenggara World Beach Games adalah panitia pusat, bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali karena bukan kewenangan Pemprov Bali," kata dia pada Rabu (5/7/2023) malam.
Baca juga: ANOC World Beach Games 2023 Batal Digelar di Bali, Gubernur Koster: Jangan Tanya Saya
Pada Rabu (5/7/2023) pagi, kepada wartawan di Hotel Prime Plaza, Koster sempat mengaku belum mengetahui informasi perihal ajang ANOC World Beach Games yang batal diselenggarakan di Bali.
"Tanya yang sana (panitia), jangan tanya saya. Saya malah belum tahu," katanya.
Gubernur Bali lalu menelepon Ketua Panitia Pusat NOC World Beach Games 2023 Raja Sapta Oktohari untuk mengonfirmasi.
Baca juga: Pemprov Sebut Pembatalan ANOC World Beach Game 2023 Tak Bakal Berdampak ke Pariwisata Bali
Ternyata menurut panitia pusat, ajang tersebut batal lantaran kendala anggaran dari pemerintah pusat dan waktu hanya tinggal sebulan jelang acara.
Gubernur Koster mengungkapkan, pemberitaan yang menyebut Bali mundur sebagai tuan rumah dan Pemerintah Provinisi bertanggung jawab, adalah hal yang menyudutkan dirinya.
"Saya menegaskan, Bali tidak ditunjuk menjadi penyelenggara World Beach Games dan hanya diminta menjadi tempat pelaksanaan," papar Koster.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Pemprov Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, dibatalkannya ANOC World Beach Games di Bali tak berdampak pada pariwisata.
"Enggak ada, orang booking (hotel) belum juga. Kalau saya lihat selama ini belum ada melalui laporan ke saya, biasanya PHRI melaporkan ke kami," kata dia.
Adapun berdasarkan catatan Dinas Pariwisata, ada 18.155 wisatawan yang mengunjungi Bali setiap hari.
Angka itu mengalami peningkatan dari jumlah wisatawan tahun 2019 atau sebelum pandemi yaitu 17.500 orang per hari.
Baca juga: Klarifikasi Menpora soal Anggaran Jadi Alasan Bali Batal Gelar ANOC World Beach Games
Sebelumnya, Association of National Olympic Committees (ANOC) atau Asosiasi Komite Olahraga Nasional mengungkapkan rasa kecewa kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI) usai Bali memutuskan mundur menjadi tuan rumah dari ANOC World Beach Games 2023.
"Dengan rasa terkejut dan kekecewaan yang mendalam, ANOC mengetahui bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) telah memutuskan untuk menarik diri dari komitmennya untuk menjadi tuan rumah ANOC World Beach Games dan Sidang Umum ANOC pada Agustus 2023 mendatang," ungkap ANOC dalam keterangan tertulis pada situs resminya.
ANOC menyebutkan bahwa keputusan yang diambil KOI berdasarkan pada alasan tidak adanya anggaran yang dapat dicairkan oleh pemerintah.
"KOI menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah anggaran dari pemerintah Indonesia tidak segera cair sehingga tidak ada waktu lagi untuk menyelenggarakan turnamen tersebut," katanya.
Baca juga: ANOC World Beach Games 2023 Bali Batal, dari Birokasi hingga Klarifikasi
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membantah bahwa persoalan anggaran tak cair menjadi kendala.
"Tidak benar," kata Dito, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (5/7/2023).
Menpora mengklaim pemerintah selalu mendukung terselenggaranya ANOC World Beach Games.
“Pemerintah sedari awal dilaporkan NOC Indonesia akan menjadi tuan rumah, langsung meminta NOC Indonesia agar melakukan perencanaan dan persiapan seefektif dan seefisien mungkin,” tutur Dito.
Baca juga: Gubernur Koster Geram Bali Disebut Mundur dari World Beach Games 2023
“Sebab, memang NOC Indonesia yang mengajukan Bali sebagai tuan rumah,” lanjutnya.
Bahkan Kemenpora telah mereview anggaran bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) dan Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu.
“Khususnya dalam hal anggaran, Kemenpora dalam review awal proposal pada bulan Februari 2023 sebelum saya menjabat, memang terjadi gap yang sangat jauh dari pengajuan hampir Rp 1 triliun dan hasil review sebesar 221 miliar,” katanya.
“Saat saya mulai menjabat dilakukan review ulang bersama BPKP dan DJA juga sehingga menghasilkan angka 446 miliar,” lanjut Dito.
Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Bali, Yohanes Valdi Seriang Ginta | Editor: Andi Hartik, Krisiandi, Pythag Kurniati)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.