Syuting Tanpa Izin di Bali, 2 Produser "Reality Show" Asal Korea Selatan Terancam Dideportasi

DENPASAR, KOMPAS.com - Dua produser reality show 'Pick Me Trip In Bali' yang dibintangi sejumlah artis Korea Selatan terancam dideportasi akibat pelanggaran keimigrasian atau syuting tanpa izin di Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Suhendra mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 31 WN Korea Selatan dan 1 WNI yang terlibat dalam syuting acara hiburan tersebut.

"Saat ini Imigrasi Ngurah Rai sedang mengambil keterangan terhadap WN Korea Selatan tersebut. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap dua orang produser yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: Imigrasi Bali Gagalkan Keberangkatan WNI Pakai Paspor Palsu ke Australia

"Jika keduanya terbukti melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian, kami akan memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Ia menjelaskan, kasus ini terungkap berkat laporan dari Direktur Perfilman, Musik dan Media Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait adanya indikasi pelanggaran izin produksi film oleh orang asing di Indonesia pada Kamis (25/4/2024).

Mendapat informasi demikian, pihaknya langsung mengerahkan Tim Inteldakim Imigrasi Ngurah Rai ke lokasi syuting, tepatnya di kawasan wisata Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali.

"Setelah memperhatikan kondisi di lapangan, tim Inteldakim mendapati 31 WN Korea Selatan yang sedang melakukan pengambilan gambar (syuting) di area tersebut. 31 orang tersebut terdiri dari produser, kru dan artis," kata dia.

Baca juga: Menparekraf: Ada Penumpukan Wisatawan di Bali Selatan

Suhendra mengatakan, berdasarkan data perlintasan keimigrasian tercatat 31 WN Korea Selatan dan 1 WNI tersebut masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 21 April 2024.

Mereka datang ke Bali menggunakan Visa on Arrival (VoA) dan e-VoA.

"Kami mengimbau orang asing yang akan beraktivitas di Indonesia untuk mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku," kata dia.