Ketua BPK Tegaskan Komitmen SAI20 Mendukung Percepatan Ekonomi Pascapandemi

Kompas.com - 30/08/2022, 16:09 WIB

Dheri Agriesta,

Andi Hartik

Tim Redaksi

Dheri Agriesta

Penulis

Andi Hartik

Editor

Lihat Foto

Wapres Maruf Amin dan Ketua BPK Isma Yatun memberikan keterangan usai membuka SAI20 Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022)(KOMPAS.COM/DHERI AGRIESTA)

NUSA DUA, KOMPAS.com - Chair Supreme Audit Institution (SAI20) Isma Yatun menekankan komitmen badan pemeriksa keuangan di negara peserta G20 dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi.

Isma mengatakan, sejumlah negara mulai fokus memulihkan ekonomi dan mencapai target pembangunan berkelanjutan setelah pandemi Covid-19 mulai mereda.

"SAI20 hadir untuk berkontribusi secara nyata dalam percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian target SDGs (Sustainable Development Goals) tersebut, yang merupakan dua isu prioritas KTT SAI20 saat ini," kata Isma saat memberi sambutan di Sofiten, Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Isma menegaskan, pembentukan SAI20 merupakan langkah awal bagi badan pemeriksa keuangan negara pendukung program G20.

SAI20 merupakan engagement group baru yang diinisiasi Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia di Presidensi G20 Indonesia.

Ketua BPK RI itu menyebut, dalam SAI20 Summit yang digelar dua hari terakhir, perkumpulan badan pemeriksa keuangan ini telah mengadopsi rules of procedure SAI20. Rules of procedure itu adalah panduan tata kelola internal.

Sementara itu, KTT SAI20 akan mengesahkan komunike atau pernyataan bersama. Nantinya, komunike itu akan disampaikan kepada komunitas G20.

"Komunike tersebut berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan," kata dia.

Dalam sambutannya, Isma juga menyinggung kolaborasi antara badan pemeriksa keuangan dan lembaga lain, seperti parlemen.

Menurut Isma, Parliament20, engagement group yang berisi parlemen dari negara G20, memiliki kepentingan yang sama dengan SAI20.

"Dengan demikian SAI20 perlu bekerja sama dengan lembaga perwakilan dan pemangku kepentingan lain untuk menjalankan fungsi pengawasan independen guna memastikan kebijakan dan program negara G20," kata Isma.