PJ Gubernur Bali Buka Suara soal Pelarangan Acara People's Water Forum

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya angkat suara terkait adanya larangan acara People's Water Forum (PWF) oleh salah satu organisasi kemasyarakatan.

Diketahui, acara tersebut diinisiasi aktivis lingkungan dan demokrasi untuk untuk merespons dan mengkritik perhelatan World Water Forum ke-10 di Badung, Bali, dari tanggal 18-25 Mei 2024.

Mahendra menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan arahan lisan atau tertulis untuk melarang kegiatan itu sebagaimana diklaim Ormas tersebut.

Bahkan, pensiunan perwira tertinggi Polri ini mengaku tidak pernah mengetahui eksistensi dan kepengurusan ormas tersebut di wilayah pemerintahannya.

Baca juga: Sempat Disarankan Cekal People Water Forum, Menteri PUPR: Saya Bilang No

"Saya bahkan tidak tahu ada Ormas PGN, apalagi ketemu dengan ketua ataupun pengurus PGN," kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (22/5/2024).

Menurutnya, PWF atau Forum Air untuk Rakyat yang tidak seharusnya dipermasalahkan apalagi ada upaya untuk dibubarkan.

Dia berpendapat forum ini merupakan hak warga negara untuk berekspresi.

"Kami tidak melarang kegiatan untuk berekspresi menyampaikan pendapat, apalagi dilakukan dalam forum akademik, karena agenda PWF tersebut sebenarnya sejalan dengan agenda WWF, yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketersedian air untuk kelangsungan kehidupan,” kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Mahendra, kritik yang dilontarkan PWF pada penyelenggaraan forum air terbesar dunia WWF ke-10 2024 harus disikapi dengan positif.

Sebab, sejatinya WWF dan PWF memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga ketersediaan air guna kelangsungan kehidupan.

"Yang utama, kita semua harus sepakat bersama-sama menjaga situasi di Bali agar tetap aman, shanti dan nyaman bagi siapa pun," katanya.

Baca juga: AJI dan IJTI Sesalkan Larangan Peliputan Acara Peoples Water Forum di Bali

Untuk diketahui, sehari sebelumnya atau pada Senin (20/5/2024), kegiatan diskusi People's Water Forum tersebut dibubarkan oleh salah satu organisasi masyarakat (ormas).

Acara itu merupakan kegiatan untuk merespons dan mengkritik perhelatan World Water Forum ke-10 di Badung, Bali.

Kemudian, pada Selasa (21/5/2024), sekelompok warga melarang sejumlah akademisi yang hendak menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Tak hanya itu, sekelompok warga ini juga melarang sejumlah jurnalis baik dari media cetak, online dan elektronik meliput acara tersebut.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Aviatus Panjaitan mengungkapkan, peristiwa ini bermula saat sejumlah aktivis sedang menggelar diskusi di salah satu hotel di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar.

Tiba-tiba di tengah acara, sekelompok orang dari ormas datang dan meminta diskusi dihentikan.

"Ini masih kami dalami dan kami belum tahu pasti apa masalahnya dan siapa-siapa yang miskomunikasi tersebut karena sampai saat ini belum ada laporan resmi kepada kepolisian," kata Jansen dalam keterangan tertulis pada Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Dilarang Jadi Narasumber Diskusi Peoples Water Forum di Bali, Eks Hakim MK: Entah Apa yang Ditakutkan

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyatakan sudah mengetahui adanya acara tandingan dari World Water Forum yang juga berlangsung di Bali. 

Basuki mengatakan, sempat ada saran yang sampai kepadanya untuk mencekal peserta acara bertajuk People Water Forum itu. 

Namun, saran itu diabaikannya karena dikhawatirkan malah memberi kesan buruk terhadap citra Indonesia.

"Tadinya mau dicekal, tapi saya bilang no," sebut Basuki selepas konferensi pers terkait rangkaian acara World Water Forum di Bali, Selasa (21/5/2024). 

"Kalau dilarang, malah kita jelek, malah Indonesia yang kena," kata Basuki lagi.