Menteri PMK Sebut Presiden Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas pada 2024

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia terhapus tuntas pada tahun 2024.

Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Indonesia Ambisi Akhiri Kemiskinan Ekstrem Lebih Cepat dari Target SDGs

Di mana sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomer 68 Tahun 2022 sesuai perintah Presiden, kemiskinan ekstrem Indonesia harus sudah nol persen pada tahun 2024.

"Walaupun menurut target dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs), itu dunia diharapkan selesai atau terhapus kemiskinan ekstrem tahun 2030," ujarnya, usai pertemuan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Menko PMK Lepas Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Pemerintah RI untuk Vanuatu Senilai Rp 7,12 Miliar

"Sehingga Bapak Presiden menghendaki Indonesia mendahului enam tahun sebelum dunia mencapai zero kemiskinan ekstrem," katanya.

Ia menyatakan, untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di ASEAN, komitmen dan kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta serta organisasi masyarakat lainnya sangat dibutuhkan.

"Oleh sebab itu, kami menyelenggarakan acara-acara ini untuk merangkul seluruh aspek masyarakat dalam memajukan kerja sama ASEAN," ujar Muhadjir

Baca juga: Muhadjir Prediksi Arus Balik Gelombang Kedua Tak Sebanyak H+2 Lebaran

Pertemuan ASCC Council sendiri membahas deklarasi pilar sosial budaya yang akan disahkan oleh para pemimpin negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam sidang ini pertemuan ini, dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN, di antaranya Menteri Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Sekretaris Jenderal ASEAN, serta
pejabat perwakilan Menteri Thailand, Vietnam, dan Kamboja.