Wapres Sebut Indeks Reformasi Birokrasi Tinggi tapi Belum Mampu Entaskan Kemiskinan dan Korupsi

BADUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan indeks reformasi birokrasi pada kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun, peningkatan indeks birokrasi tersebut belum mampu mengentaskan kemiskinan, meningkatan investasi, dan masih ditemukannya kasus korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) Kabupaten Badung, Bali, Rabu (6/12/2023).

"Meskipun indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Amin Ingin Program Ekonomi dan Keuangan Syariah Dilanjutkan Pemerintahan Berikutnya

"Kemudian, kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara," sambungnya.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan tantangan yang harus segera diatasi dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depannya.

Baca juga: Pacu Reformasi Birokrasi Berdampak, Kemenpan-RB Lakukan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik

Sebab, perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal.

Ia mengatakan, berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tercatat sekitar 32 persen atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks reformasi birokrasi dalam kategori baik.

Angka tersebut paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian dan lembaga yaitu sekitar 92 persen dan pemerintah provinsi sekitar 88 persen.

Sementara itu, Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-73 dari 214 negara dalam kualitas birokrasi. Indeks efektivitas pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022, berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023.

"Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah," tegasnya.