Bansos Caleg yang Jadi Juru Parkir di Bali Dicabut, Dinsos: Dianggap Sudah Mampu

BALI, KOMPAS.com- Nama seorang calon anggota legislatif (Caleg) yang berprofesi sebagai juru parkir, Ni Kadek Dewi (33) dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (Bansos).

Kedek Dewi merupakan kader Partai Gerindra yang merupakan caleg DPRD Bali. Dia sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di Jalan Gatot Subroto, Denpasar Bali.

Baca juga: Nasi Campur Bali dan Pisang Rai, Makanan di Resto Hidden Gem Jaksel

Kadek Dewi menyayangkan pencabutan bantuan sosial tersebut. Menurutnya selama ini dia harus menjadi tulang punggung bagi dua anaknya yang masih bersekolah.

"Jadi kalau boleh saya minta hati nurani sedikir saja, kalau pun PKH dan PBI harus diputus, minimal KIS sama KIP untuk anak saya masih tetap berjalan," kata dia, Sabtu (6/1/2024), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Koster Diperiksa 3 Jam sebagai Saksi, Polda Bali: Kasus Masih Didalami

Penjelasan Dinsos

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Luh Ayu Aryani mengungkapkan alasan dicoretnya nama Ni Kadek Dewi dari daftar penerima bantuan sosial.

"Calon legislatif perempuan itu dianggap sudah mampu oleh kepala dusunnya, jadi sesuai kewenangan bahwa untuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari kepala desa atau lurah yang masuk dan keluarkan karena mereka paling tahu kondisi warga," katanya.

Dia membantah tudingan pencoretan tersebut terkait dengan hal politis.

Baca juga: Caleg di Magetan Pasang Gambar Spiderman di Ratusan Balihonya, Sempat Dianggap Gila

Menurutnya, pencoretan nama dari penerima bantuan adalah hal yang umum saat warga tersebut dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

"Apabila warga tersebut tidak merasa demikian, mereka juga masih bisa melaporkan ke desa atau lurah setempat untuk mengajukan kembali dan dilakukan penilaian ulang," kata dia.

Dinsos Bali, katanya, akan berkoordinasi dengan Dinsos Denpasar.

Baca juga: Perjuangan Caleg Perempuan Berkontestasi di Tengah Keterbatasan

Sebab, nama calon anggota legislatif itu masih termuat dalam sistem SIKS-NG milik Kemensos, padahal pencoretan sebagai penerima bantuan sudah ditandatangani oleh Lurah Tonja pada Selasa (2/1/2024).

"Kami akan coba koordinasikan, coba lakukan asesmen seperti apa, karena sebenarnya pihak desa sebagai yang paling tahu soal warganya sudah memberi keterangan mampu kan tidak bisa kita, kecuali pihak desanya tidak memberikan keterangan itu," ujar dia.

Sumber: Antara