Ganjar Cabut Soal Ujian SMP yang Memuat Konflik Wadas

BADUNG, KOMPAS.com- Penolakan terhadap penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, masuk dalam soal Tes Uji Coba (TUC) Ujian Sekolah Kelas IX SMP Tahun Pelajaran 2021/2022.

Persoalan ini sempat memicu polemik karena Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggap telah menyelundupkan agenda politik ke dunia pendidikan.

Baca juga: Penolakan Tambang Jadi Soal Ujian SMP, Warga Wadas Datangi Dinas Pendidikan Purworejo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengatakan naskah TUC Ujian Sekolah Kelas IX SMP Tahun Pelajaran 2021/2022, yang memuat konflik wadas tersebut telah dicabut.

Namun, Ganjar enggan menjelaskan lebih rinci soal pencabutan naskah bermuatan konflik wadas tersebut.

"Sudah, sudah dicabut (naskah TUC Ujian Sekolah Kelas IX SMP Tahun Pelajaran 2021/2022 yang memuat konflik wadas). Enggak boleh itu," katanya singkat saat ditemui di acara peresmian sanggar Kagama, Dalung, Badung, Bali, Sabtu (26/3/2022).

Baca juga: Konflik Wadas Jadi Soal Ujian SMP, Kadis Pendidikan Purworejo Minta Maaf

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf terkait munculnya konflik wadas dalam soal Tes Uji Coba SMP.

Dalam klarifikasi itu dijelaskan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) selaku pembuat soal konflik Wadas pada Ujian Tingkat SMP di Purworejo, tidak bermaksud menjurus SARA, dan tidak berpikir berdampak luas seperti ini.

Baca juga: MKKS Jelaskan Motif Pembuat soal Konflik Wadas yang Masuk dalam Soal Ujian SMP

Selain klarifikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo berkirim surat ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan membuat laporan ke Bupati Purworejo Agus Bastian, terkait penyusunan soal tersebut.

"Soal itu kan rahasia, tidak bisa dibuka, jadi yang bisa memfilter hanya penyusunnya. Dan yang bersangkutan (penyusun soal) juga sudah minta maaf, karena tidak mengira kalau soal itu akan berdampak dan bermasalah, dampaknya tidak sebesar ini," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, Rabu (23/3/2022).

"Kepada publik kalau ini bermasalah, kami sekali lagi minta maaf," tandasnya.