Soal Wacana Kenaikan Harga BBM, Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Hitung Dampak Kebijakan

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengomentari rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ramai dibahas beberapa waktu terakhir. Puan mengingatkan pemerintah untuk mencermati wacana kebijakan tersebut.

"Kemudian menghitung kalkulasi impact (dampak) atau efek hal tersebut jika ingin dilakukan, bukan hanya untuk pemulihan ekonomi tapi untuk masyarakat," kata Puan di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa (30/8/2022).

Puan juga meminta pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Baca juga: Pedagang Pasar: Kalau BBM Naik, Harga Bahan Pokok Bisa Melonjak 30 Persen

"Mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat dengan setepat-tepatnya dan dilakukan dengan gotong-royong, jangan sampai saat ingin melakukan hal tersebut tidak ada sosialisasi yang baik," kata Puan.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada kemungkinan Presiden Jokowi bakal mengumumkan kenaikan harga BBM.

Baca juga: Soal Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi, Menteri ESDM: Tunggu Saja Besok

Sinyal kenaikan BBM ini telah diungkapkan oleh sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Pemerintah memandang, kenaikan BBM ini perlu dilakukan lantaran beban APBN menanggung subsidi energi yang mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun ini.

Jika harga BBM subsidi tidak dinaikkan, beban anggaran subsidi energi bisa tembus Rp 600 triliun.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) terus gencar mensosialisasikan penerapan MyPertamina agar BBM pertalite dan solar bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima.