Jokowi soal Usulan Jabatan Gubernur Ditiadakan: Rentang Kontrolnya Terlalu Jauh dari Pusat

BALI, KOMPAS.com- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jabatan gubernur ditiadakan pada Pilkada mendatang.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai usulan penghapusan jabatan gubernur harus diperhitungan secara rinci.

Baca juga: Cerita Ketut, Warga Bali yang Rumahnya Didatangi Presiden Jokowi: Saya Gemetar, Air Mata Mengalir

"Perlu kalkulasi apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, misalnya ke bupati, wali kota terlalu jauh," kata Jokowi di sela kegiatan mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2/2023).

Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah mengenai aspek jangkauan kontrol.

"Span of control (jangkauan kontrol)-nya harus dihitung," lanjut Jokowi.

Baca juga: Gibran Tolak Wacana Penghapusan Gubernur: Krusial Banget Perannya

Meski demikian, Jokowi mengatakan usulan tersebut sah-sah saja disampaikan.

"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja, namanya usulan. (Tapi) perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan dihapuskannya Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Setelah Pilgub dihapus, Muhaimin juga mengusulkan supaya jabatan gubernur ditiadakan.

Usulan itu disempaikan sebagai bagian efisiensi birokrasi karena menurutnya fungsi gubernur tidak lebih dari sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Denpasar Yohanes Valdi Seriang Ginta | Editor: Krisiandi) Antara