Polisi Sebut Banyak WNA Pinjam Nama Warga Lokal untuk Bangun Vila Ilegal di Bali

Kompas.com - 31/05/2023, 19:04 WIB

Yohanes Valdi Seriang Ginta,

Andi Hartik

Tim Redaksi

Yohanes Valdi Seriang Ginta

Penulis

Andi Hartik

Editor

Lihat Foto

Gubernur Bali I Wayan Koster bersama Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra dan Kakanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu saat merilis tindakan pendeportasian terhadap sejumlah WNA karena melanggar izin tinggal di Bali, pada Minggu (12/3/2023). /Dok. Humas Kanwil Kemenkumham Bali (Yohanes Valdi Seriang Ginta)

DENPASAR, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra mengungkapkan, ada beberapa investor asing atau Warga Negara Asing (WNA) yang meminjam nama warga lokal untuk membangun vila ilegal di Bali.

Putu Jayan mengatakan, aktivitas pinjam nama atau nominee ini untuk mensiasati aturan yang membatasi hak atas tanah oleh WNA di Indonesia.

Adapun aturan hukum terkait nominee agreement tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pasal tersebut mengatakan, hanya WNI yang memiliki jalinan seutuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta memiliki hak kepemilikan.

"Sebenarnya perlu kita ketahui bahwa para penanam modal ini atau orang-orang asing ini sering meminjam nama orang Indonesia, terutama nama orang Bali, sebenarnya ini dilarang peraturan perundang-undangan di mana perjanjian ini batal demi hukum, tidak punya kekuatan," katanya saat Rapat Koordinasi Pariwisata Bali Era Baru di Kantor Gubernur Bali, Rabu (31/5/2023).

Ia mengatakan, kasus seperti ini tidak bisa ditindak secara hukum karena dalam aturannya tidak disebutkan sanksinya.

Namun, temuan ini baru bisa diproses secara hukum bila ada WNI yang menjadi korban penipuan, pemalsuan dokumen atau penggelapan melapor ke polisi.

"Cuman pinjam nama ini tidak ada sanksinya. (aturannya) ternyata bahwa nominee ini adalah dia tidak mempunyai sesuatu hak akan batal (demi hukum) seperti itu. Tidak punya kekuatan (hukum)," kata dia.

Ia mengatakan, hal ini juga menjadi kendala untuk mendata jumlah vila di Bali. Karena itu, pemerintah dan polisi serta peran aparat desa bekerja sama untuk mencegah dan mendata vila atau jumlah homestay di wilayahnya.

"Ini yang harus kita waspadai hal ini bisa menjadi sumber pendapatan atau gangguan. Saya yakin bupati dan jajaran di bawahnya menindaklanjuti," kata dia.