DENPASAR, KOMPAS.com - Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan, ke depan, Bali harus membatasi kedatangan wisatawan mancanegara. Langkah ini diambil agar terwujud pariwisata berkualitas yang berbasis budaya dan adat Bali.
"Yang akan kita dorong adalah pariwisata berkualitas, kita tidak membatasi secara ketat, idealnya sebenarnya kalau saya melihat seperti di Bhutan," kata dia dalam rapat Membahas Raperda Provinsi Bali tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 di Gedung DPRD Bali, Minggu (2/7/2023) malam.
Baca juga: WN India Curi Tas Laptop Seharga Rp 8,8 Juta di Bandara Bali
Koster mengatakan, Bali dan Bhutan memiliki kearifan lokal yang hampir mirip, seperti menghormati alam, lingkungan dan menjaga kualitas kehidupan.
Ia kemudian mencontohkan penerapan sistem kuota dibarengi syarat dan ketentuan yang berlaku bagi turis asing di Bhutan.
Baca juga: Libur Idul Adha, Penumpang Kapal Tujuan Bali Meningkat
Dalam satu tahun, kata Koster, Bhutan hanya menerima 400.000 kunjungan wisman yang sudah memenuhi syarat, seperti memenuhi minimal uang yang harus dibawa dan uang jaminan selama berada di sana.
"Dengan menerapkan kuota yang sangat ketat ini, orang yang ke Bhutan itu antre. Perlu waktu satu tahun untuk antre bisa datang ke Bhutan," kata Koster.
Menurutnya, Bali yang dianggap sebagai surga dunia juga perlu memiliki kebijakan untuk membatasi turis asing ke depannya. Hal ini diyakini bisa menekan fenomena turis asing berbuat onar dan melakukan tindak pidana selama berada di Bali.
Terkait itu, Koster mengaku sudah berunding dan mendapat dukungan pemerintah pusat dan pelaku pariwisata. Apalagi, Bali bakal dijadikan salah satu daerah pariwisata premium di Indonesia.
"Saya kira banyaknya yang sangat mendukung agar Bali ini lebih ketat di dalam mendatangkan wisatawan, banyak sindiran bahwa Bali terlalu dijual murah, sehingga membuat orang terlalu bebas, sisa-sisa dari negara lain yang diusir dari situ datang ke Bali, karena terlalu murah," kata dia.
"Saya kira paling tidak, kita bisa menyeimbangkan antara jumlah dan kualitas supaya tidak terlalu bebas, terlalu banyak tetapi tidak berkualitas itu akan mengancam permasalahan yang ada di bali ini," sambungnya.