Diingatkan Jokowi Soal MRT, Pemprov Bali: Memaksimalkan Peran Swasta

DENPASAR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Pemerintah Provinsi Bali agar rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dihitung dengan cermat.

Hal tersebut dilakukan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, pembangunan transportasi publik serupa di Ibu Kota Jakarta membuat pemerintah harus menggelontorkan dana untuk subsidi.

Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi Bali I Made Dewa Indra mengatakan, pihaknya bersama perintah pusat telah mengatur strategi agar pembangunan MRT ini tidak membebani anggaran daerah.

"Karena kita memahami betul kondisi fiskal APBD kita sangat terbatas maka Pak Penjabat Gubernur dengan dibantu pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan membangun kolaborasi untuk memaksimalkan peran investasi swasta dalam pembangunan ini," kata dia kepada wartawan pada Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Turis Asal Amerika Serikat Ditemukan Tewas di Tebing Pantai Bingin Bali

Selain berinvestasi pada pembangunan, lanjut Indra, pihak swasta juga diberi peluang untuk ikut mengelola operasional MRT tersebut agar modalnya kembali.

"Iya konsep kita seperti itu, karena ini dibangun oleh swasta, mereka mengeluarkan banyak uang, tentu mereka harus diberi kesempatan untuk operasional supaya modal mereka kembali," kata dia.

Baca juga: Ditanya soal Rekomendasi PDI-P untuk Pilkada Bali, Koster: Enggak Tahu

Ia mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut berdasarkan pengalamannya membangun transportasi publik seperti MRT, LRT, dan kereta cepat di Jakarta.

Sehingga, bisa menjadi pembelajaran bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk memperhitungkan dengan cermat dalam rencana pembangunan infrastruktur.

"Pembangun MRT perlu kehati-tiaan, membutuhkan investasi yang tinggi, membutuhkan dukungan finansial dari APBD. Itu tentu harus kita maknai sebagai sesuatu yang harus kita camkan dengan baik karena beliau punya pengalaman panjang terhadap itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Bali untuk menghitung dengan cermat kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyusul rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Pulau Dewata.

Pasalnya, pembangunan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan kereta cepat di Ibu Kota Jakarta membuat pemerintah harus menggelontorkan dana untuk subsidi.

Arahan ini disampaikannya saat mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

"Ada gubernur, bupati, wali kota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari? Bali? Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap?," kata Jokowi saat memberikan pengarahan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.