Soal Koster Hadiri Retreat atau Tidak, Ini Kata Wagub Bali

DENPASAR, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengaku tidak mengetahui apakah pasangannya, Gubernur Bali I Wayan Koster, akan mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, sebagai wakil gubernur, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menanyakan kepastian kehadiran atasannya dalam kegiatan tersebut.

"Tanya beliau, wakil enggak punya kewenangan menanya, untuk memberikan jawaban," kata dia saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Bali, pada Senin (24/2/2025).

Baca juga: Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati

Ia mengatakan, hadir atau tidaknya Koster dalam kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebab, relasi antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam perundang-undangan dan Bali merupakan ikon Indonesia.

"Maaf sekali, tanpa itu (retreat) pun koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kan wajib, perintah UU, dan kami meyakini pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah pusat pasti akan nyambung dengan baik," kata mantan Bupati Badung ini.

Baca juga: Retreat di Akmil, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran: Meningkatkan Fisik dan Mental

Sebelumnya, kepala daerah yang merupakan kader PDIP menjadi sorotan setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah tidak ikut retreat.

Salah satunya, Gubernur Bali I Wayan Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.

Surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.