Surya Paloh: Nasdem Tak Masuk Kabinet Prabowo karena Tahu Diri, Bukan karena Anti

DENPASAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, partainya tak pantas ada di kabinet Prabowo sebab punya rasa malu.

Itu karena sejak awal Nasdem tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

"Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malulah bagi kami," kata Surya Paloh usai prosesi serah terima jabatan pengurus DPW Partai NasDem Bali di Denpasar, Kamis (3/4/2025), dikutip dari Antara.

Surya Paloh mengingatkan kepada kadernya, semasa Pilpres 2024 mereka tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran sehingga tidak etis partainya mendapat posisi dalam kabinet.

Baca juga: Rombak Total Jajaran Komisaris, Keponakan Surya Paloh Jadi Komisaris BTN

"Saat ini NasDem tahu diri, memahami sepenuhnya NasDem memang tidak pantas untuk berada di dalam lapisan mengisi anggota kabinet karena memang kami tidak berjuang banyak," ujarnya.

Dalam Pemilu 2024, pihaknya tidak mencalonkan Prabowo sebagai presiden.

"Maka, inilah konsekuensi politik yang harus kami buktikan, NasDem tahu diri, ada budaya malu," sambungnya.

Tidak mendapat kedudukan di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran juga tidak menjadikan partainya sebagai oposisi. Dalam hal ini, Surya Paloh menjamin Partai NasDem tetap mendukung dan memberi bantuan meski kontribusinya terbatas.

Ia tak ingin masyarakat menyalahartikan tidak masuknya kader NasDem dalam kabinet. Pasalnya, dengan menjadi teman, dirasa juga bisa beri pencerahan atau berbagi ilmu pendidikan politik.

Baca juga: Profil Rico Waas, Keponakan Surya Paloh yang Gantikan Bobby sebagai Wali Kota Medan

"Bukan berarti kami anti, kami tidak suka, melainkan komitmen nilai-nilai moralitas, esensi perubahan kami perjuangkan, perilaku sikap kami buktikan, saya mau pikiran-pikiran ini terus berlanjut," kata Surya Paloh.

Politisi asal Banda Aceh itu juga mengungkap bahwa partainya sempat ditawari posisi. Namun, dia tolak sebagai pembuktian bahwa tidak semua partai politik di Indonesia mabuk kekuasaan.

Saat ini posisi partainya bak uang yang memiliki dua sisi.

Ia lantas mencontohkan dari sektor ekonomi. Ketika stabilitas ekonomi baik, akan didukung. Namun, ketika stabilitas ekonomi terganggu, tak dapat diam dan harus ikut waspada.