Jaksa: Keluarga Rektor Udayana Pakai Alphard Hasil Endapan Pungli SPI di Bank

DENPASAR, KOMPAS.com - Keluarga rektor nonaktif Universitas Udayana Bali, I Nyoman Gde Antara, disebut memakai mobil Toyota Alphard hasil endapan pungutan liar (pungli) dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018 hingga 2022.

Mobil mewah tersebut merupakan fasilitas dari salah satu bank yang dijadikan tempat untuk menampung sebagian uang pungli sebesar Rp 335 miliar.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Eko Purnomo, yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Bali, pada Selasa (24/10/2023).

"Dari pengendapan dana tersebut terdakwa juga mendapatkan fasilitas dari Bank BNI salah satunya berupa mobil Toyota Alphard yang dipergunakan untuk keperluan keluarga terdakwa," kata Agus di depan Majelis hakim diketuai Agus Akhyudi.

Baca juga: Terungkap Pesan WA Rektor Udayana ke Bawahannya, Minta Luluskan Mahasiswa Titipan Senat Bali

Agus mengungkapkan, terdakwa melakukan pungli dan penyimpangan pengelolaan dana SPI ini secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya yakni Nyoman Putra Sastra, I Ketut Budiartawan, dan I Made Yusnantara (berkas terpisah), dan dua orang saksi AA Raka Sudewi, dan I Gede Rai Maya Temaja.

Adapun, tindak pidana ini dilakukan terdakwa pada saat bertugas sebagai ketua tim penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai 2020/2021.

Kemudian, saat menjabat sebagai rektor sekaligus sebagai penanggung jawab tim penerimaan mahasiswa jalur mandiri tahun akademik 2022/2023.

Saat itu, mereka dengan sesuka hati menetapkan besaran nilai SPI dalam laman pendaftaran, yakni mulai dari Rp 0 sampai Rp 150 juta pada tahun ajaran 2018/2019, dan mulai dari Rp 0 sampai Rp 1,2 miliar pada tahun akademik 2022/2023.

Para calon mahasiswa tidak bisa melanjutkan pendaftaran tanpa mengisi besaran SPI melalui aplikasi pendaftaran. Calon mahasiswa harus membayar SPI setelah dinyatakan lulus seleksi meskipun belum ditetapkan sebagai mahasiswa baru.

Dalam periode tersebut, terdakwa bersama lima koleganya tersebut berhasil mengumpulkan dana SPI Rp. 335.352.810.691,00 yang berasal dari 9.801 orang calon mahasiswa baru.

Padahal, pungutan tersebut tidak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2015 dan PMK Nomor 95/PMK.05.2020 dan bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, dana SPI itu ditampung di sejumlah bank dan sengaja dicampur dengan penerimaan badan layanan umum (BLU) Universitas Udayana lainnya untuk mengaburkan uang yang sah dan tidak sah.

Kemudian, dana SPI tersebut juga sengaja diendapkan di beberapa rekening dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas dari bank.

Padahal, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Optimalisasi Kas Badan Layanan Umum Universitas Udayana, uang itu semestinya dicairkan dalam jangka waktu 12 bulan.

Selain itu, dana SPI tersebut seharusnya dipergunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana maupun pengembangan sumberdaya manusia di Universitas Udayana.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Nyoman Putra Sastra, I Ketut Budiartawan, dan I Made Yusnantara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan juga bersama saksi AA Raka Sudewi, dan I Gede Rai Maya Temaja, membuat penambahan PNBP UNUD yang pengelolaannya di antaranya diendapkan di rekening bank sehingga mendapatkan fasilitas dari bank," kata Agus.

Baca juga: Sidang Dakwaan Kasus Korupsi Rektor Non-aktif Universitas Udayana Ditunda

Adapun fasilitas yang dari bank tersebut, yakni dua unit mobil Innova dari Bank BNI, Toyota Innova dari BPD Bali sebagai prime customer atau nasabah khusus, dan 15 unit mobil Toyota Avanza dari Bank BTN. Kendaraan tersebut dinikmati oleh pejabat atau pegawai Universitas Udayana.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu, Pasal 12 huruf e atau kedua Pasal 9, junto Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jis Pasal 65 ayat (1) KUHP.