Senator Bali AWK Diberi Waktu Tinggalkan Kantor sampai 12 Maret 2024 Usai Dipecat dari DPD

BALI, KOMPAS.com- Senator asal Bali Arya Wedakarna (AWK) diminta untuk segera mengambil dan mengemasi barang di kantornya sampai 12 Maret 2024.

Imbauan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui surat nomor RT.01/215/DPDRI/III/2024 tentang penghentian hak-hak keuangan, administratif, dan fasilitas lain bagi AWK.

Baca juga: Badan Kehormatan DPD RI Pecat Senator Bali AWK Buntut Ucapan Bernada SARA

Untuk diketahui, AWK resmi dipecat oleh Badan Kehormatan (BK) DPD RI buntut pernyataannya yang diduga bernada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Kepala Kantor DPD RI Bali Putu Rio mengungkapkan, kantor sekretariat setempat telah diminta berpedoman pada surat tersebut.

Akan ada arahan lebih lanjut apabila AWK tidak meninggalkan kantor sesuai batas waktu yang disepakati.

Baca juga: Badan Kehormatan DPD Dalami Dugaan Ucapan SARA Senator Bali AWK

"Sudah, sudah terima (surat), kita lihat nanti lah. Kami kan berpedoman pada surat itu, karena ini kan surat sudah keluar, sudah ada surat itu juga Pak AWK sudah konfirmasi," kata Rio di Denpasar, Rabu (6/3/2024), seperti dikutip dari Antara.

Sekretariat DPD RI Bali saat ini hanya menunggu persiapan AWK untuk sisa waktu yang kurang lebih masih satu pekan.

"Jangan berandai-andai dulu lah, kita berpikir positif saja. Kan sampai tanggal 12 Maret, kita pasti juga kan akan mengikuti isi surat itu, nanti itu yang kita pegang, ini masih lumayan seminggu ya kan," kata dia.

Baca juga: Dipecat Badan Kehormatan DPD RI Buntut Ucapan Bernada SARA, AWK: Saya Tidak Malu

Resmi dipecat

KOMPAS.com/Rahel Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Kantor DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Ia menyatakan Badan Kehormatan DPD RI telah memecat Senator asal Bali, Arya Wedakarna alias AWK.

Sebelumnya diberitakan, AWK resmi dipecat oleh BK DPD RI setelah dia mengeluarkan pernyataan yang diduga SARA.

"Sah (dipecat), sudah di paripurna hari ini, sah, sah," kata Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti di Kantor DPD RI Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (2/2/2024), seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Menurut La Nyalla, pemecatan juga mempertimbangan banyaknya kasus yang dialami oleh AWK.

"Memang sudah banyak sekali sih kasusnya AWK ini, berapa kali ya, empat kali, sudah diampun-ampuni. Nah ini menyangkut umat beragama," kata dia.

Baca juga: Kasus AWK, Anggota DPD RI yang Dianggap Lecehkan Kepercayaan Warga Bali, Mengaku Telah Baca Kitab Suci

Tak diperkenankan pakai fasilitas

Buntut pemecatan tersebut DPD RI juga mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi DPD RI Lalu Nigman Zahir.

Di dalamnya termuat bahwa segala hak keuangan, administratif, serta fasilitas bagi AWK dihentikan.